Bnn Sebut 37 Tersangka Dari Penyitaan 1,2 Ton Narkoba Terancam Hukuman Mati

Jakarta -

Desk Pemberantasan Narkoba bentukan pemerintah menyampaikan sebanyak 37 orang ditetapkan tersangka dari pengungkapan 14 kasus dengan berat 1,2 ton narkotika. Puluhan tersangka itu disebut terancam balasan mati.

Konferensi pers pengungkapan kasus tersebut dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025). Budi menekankan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika sampai ke akar.

"Tindakan tegas tentunya bakal kita lakukan terhadap para tersangka nan telah ditangkap sesuai dengan patokan nan berlaku. Bagaimana komitmen pemerintah, perintah Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto kita tidak boleh ragu-ragu kudu tegas berantas sampai ke akar-akar. Termasuk nan sudah inkrah tidak ada upaya norma lainnya. Ini menjadi konsen kita," kata Budi Gunawan.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom menyampaikan puluhan tersangka dijerat Pasal 112, 114, dan 132 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam balasan mati.

"Mengenai ancaman balasan menerapkan Pasal 112, 114, 132 dan semua ini adalah ancaman paling maksimal balasan mati. Dan kami berambisi lewat tuntutan nan dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan jejeran dan lewat kepercayaan para pengadil balasan bakal maksimal. Paling tidak balasan mati," jelas Marthinus.

Total narkotika nan disita nilainya mencapai Rp 1 triliun. Pengungkapan 14 kasus itu dilakukan selama Februari 2025. Selain narkotika, pihaknya menyita sejumlah kendaraan.

Ada belasan mobil dan 4 sepeda motor serta 1 kapal tradisional dalam pengungkapan tersebut. Dalam kasus ini, 6 orang ditetapkan sebagai DPO.

Pengungkapan kasus-kasus narkotika nan dilakukan BNN merupakan bagian dari upaya kolektif nan dilakukan oleh Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kemenko Bidang Politik dan Keamanan. Pengungkapan kasus narkotika serta TPPU menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghancurkan rantai upaya perdagangan gelap narkotika.

(dek/fca)