Dagangan Baru Trump: Visa 'kartu Emas'

Amerika Serikat - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan AS bakal menjual visa 'kartu emas' seharga Rp 82 miliar (US $5 juta). Visa itu dijual kepada penduduk negara asing kaya raya nan mau menjadi penduduk negara AS.

"Mereka bakal kaya dan sukses, dan mereka bakal menghabiskan banyak uang, bayar banyak pajak, serta mempekerjakan banyak orang. Kami pikir ini bakal sangat sukses," kata Trump di Gedung Putih, pada Selasa (25/2) lalu, seperti dilansir BBC.

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan bahwa 'kartu emas' nan diusulkan bakal menggantikan skema visa EB-5 nan menawarkan visa kepada penanammodal asing.

Targetkan 10 Juta Visa Terjual

Trump pun sama sekali tidak menyebut bahwa orang nan menerima visa tersebut kudu menciptakan lapangan kerja. "Yang berkuasa adalah orang-orang dengan uang," katanya.

Meskipun jumlah visa EB-5 dibatasi, Trump mau agar pemerintahannya menjual 10 juta 'kartu emas' guna mengurangi defisit. Dia mengatakan visa tersebut bisa menjadi luar biasa, mungkin bakal sangat fantastis.

"Ini adalah jalur menuju kebangsaan bagi orang-orang kaya alias orang-orang nan bertalenta, sehingga orang-orang kaya bisa bayar agar orang-orang bertalenta bisa masuk. Para perusahaan bakal bayar agar orang-orang bisa masuk dan mempunyai status jangka panjang di negara ini," katanya.

Ketika ditanya oleh wartawan apakah penduduk Rusia nan kaya bisa memenuhi syarat, Trump menjawab, "Ya, mungkin. Saya mengenal beberapa oligarki Rusia nan merupakan orang-orang baik."

Namun, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyatakan bahwa semua pemohon bakal menjalani pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan mereka adalah penduduk bumi nan luar biasa dan bergengsi dunia.

Selain itu, belum jelas juga berapa lama pemegang visa kartu emas kudu menunggu untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pemegang kartu hijau (green card) termasuk penerima faedah dari inisiatif EB-5 saat ini biasanya kudu tinggal sebagai masyarakat tetap nan sah di AS selama lima tahun sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Kongres menentukan kualifikasi untuk kebangsaan AS, tetapi Trump mengeklaim bahwa "kartu emas" tidak memerlukan persetujuan kongres.

Rincian dari kartu emas ini bakal dirilis dalam dua minggu, tambahnya.

Akan Gantikan Skema EB-5

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan visa emas Trump bakal menggantikan skema visa penanammodal EB-5 nan telah bertindak selama 35 tahun.

Menurut Lutnick, "program EB-5... penuh dengan omong kosong, kepura-puraan, dan penipuan. Itu adalah langkah untuk mendapatkan green card dengan nilai murah. Jadi Presiden berkata, daripada mempunyai program EB-5 nan konyol seperti ini, kami bakal mengakhiri program EB-5 ini."

Kongres AS menetapkan skema EB-5 sejak 1990 untuk menarik investasi asing. Skema ini memungkinkan perseorangan untuk memenuhi syarat dengan berinvestasi sekitar Rp 16 miliar (US$1 juta) dalam upaya nan menciptakan setidaknya 10 pekerjaan.

Dalam program ini, penanammodal langsung menerima green card jalur menuju kebangsaan di masa depan sebagai hadiah atas investasi mereka.

Sebaliknya, sebagian besar pemohon kartu hijau kudu menunggu waktu nan bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mendapatkan status masyarakat tetap.

Program EB-5 dibatasi hingga 10.000 visa per tahun, dengan 3.000 dicadangkan untuk penanammodal di area dengan pengangguran tinggi, menurut Departemen Luar Negeri AS.

Tujuannya adalah untuk "merangsang ekonomi AS melalui pembuatan lapangan kerja dan investasi modal oleh penanammodal asing," menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

Pada periode 12 bulan nan berhujung pada 30 September 2022, sekitar 8.000 orang memperoleh visa investor, menurut Buku Tahunan Statistik Imigrasi jenis terbaru dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Selain itu, pada 2021, Layanan Penelitian Kongres AS menemukan bahwa visa EB-5 "menimbulkan akibat penipuan" dibandingkan dengan visa imigran lainnya.

"Risiko semacam itu mengenai dengan kesulitan memverifikasi bahwa biaya penanammodal diperoleh secara sah dan dengan potensi visa untuk mendapatkan untung moneter nan besar, nan dapat memotivasi perseorangan untuk mengambil untung dari penanammodal dan membikin visa rentan terhadap kesan favoritisme," kata laporan itu.

Bagaimana Skema Serupa di Negara Lain?

Skema serupa juga umum dilakukan di seluruh dunia. Skema "visa emas" menawarkan kewenangan bagi penduduk asing kaya untuk tinggal dan bekerja di negara lain sebagai hadiah atas investasi besar nan mereka tanamkan.

Ada juga skema "paspor emas," nan terkenal di beberapa negara Karibia. Paspor ini melalui mengizinkan orang-orang kaya untuk mendapatkan semua kewenangan dan kebebasan sebagai penduduk negara, termasuk kewenangan untuk bekerja dan memilih (pemilu) di negara tempat mereka mengusulkan permohonan.

Henley & Partners, sebuah firma penasihat nan berbasis di Inggris, melaporkan bahwa lebih dari 100 negara menawarkan "visa emas" kepada perseorangan kaya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Yunani, Malta, Australia, Kanada, dan Italia.

Namun, program-program ini telah menuai kritik dan pengawasan nan semakin ketat.

"[Program ini] dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing secara langsung, tetapi juga menarik bagi para penjahat dan pejabat korup nan berupaya menghindari balasan dan mencuci hasil kejahatan nan mencapai miliaran dolar," menurut laporan nan diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2023.

Transparency International, LSM dunia nan berfokus untuk melawan korupsi di lebih dari 100 negara, memperingatkan bahwa skema di Uni Eropa "bukan tentang investasi alias migrasi tetapi tentang melayani kepentingan-kepentingan korup."

Kritik juga datang dari beragam badan Uni Eropa. Pada 2022, Komite Kebebasan Sipil, Kehakiman, dan Urusan Dalam Negeri Uni Eropa memberikan bunyi mereka untuk melarang paspor emas dan meminta negara-negara ketiga dengan akses bebas visa ke Uni Eropa untuk menghentikan skema paspor emas mereka.

Kekhawatiran ini telah menyebabkan beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Spanyol, Belanda, dan Yunani, mencabut program visa emas mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Spanyol, misalnya, menghapus program "visa emas" nan dibuat pada 2013, nan memberikan visa kepada penanammodal sebagai hadiah atas pembelian properti senilai 500.000 ($525.000) alias lebih. Batas waktu untuk pengajuan terakhir adalah 3 April 2025.

Tahun lalu, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, mengatakan niat pemerintahnya untuk menghapus skema ini adalah untuk "menjamin bahwa perumahan adalah kewenangan dan bukan sekadar subjek spekulasi bisnis."

Sebuah studi tentang visa emas Uni Eropa oleh London School of Economics and Political Science di Inggris dan Harvard University di AS juga mempertanyakan argumen ekonomi dari skema ini, dengan konklusi bahwa skema tersebut hanya mewakili "proposisi kecil" dari investasi asing dengan akibat ekonomi nan "tidak signifikan".

Sebuah investigasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project jaringan wartawan investigasi bumi nan diterbitkan pada Oktober 2023 juga mengungkapkan bahwa seorang mantan kolonel Libya nan dituduh melakukan kejahatan perang dan seorang pengusaha Turki nan dijatuhi balasan penjara di negaranya dapat membeli paspor Dominika melalui skema ini.

(taa/fca)