ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berambisi seluruh wilayah di Banten bersinergi menyukseskan proses ground checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pasalnya, kata dia, DTSEN nan baik bakal memastikan support sosial (bansos) tepat sasaran sehingga efektif menekan kemiskinan.
"Maka saya ke sini membujuk pemerintah kabupaten/kota di Banten bergandeng tangan. Mari kita gempur kemiskinan bersama-sama," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025)
Hal ini disampaikannya saat menghadiri aktivitas Dialog Bersama Pilar Sosial Banten, Rabu (19/3/2025). Dalam penyampaiannya, Gus Ipul tak menampik kebenaran di lapangan bahwa tetap ada info penerima bansos nan tidak tepat sasaran.
Menurutnya, dengan adanya DTSEN ini justru menjadi sarana pemerintah wilayah dalam memperbaiki info agar lebih akurat.
"Ketika DTSEN ini jadi, maka terlihat (penerima bansos) banyak tidak tepat sasaran. Sekarang nan kudu kita lakukan adalah perbaiki info itu agar support tepat sasaran," ucap Gus Ipul.
Ia menambahkan saat ini DTSEN sedang proses ground checking di lapangan nan dilakukan oleh pendamping PKH di seluruh Indonesia.
"Besok saya kasih kesempatan untuk mengoreksi info nan tidak tepat sasaran itu, Pemda berbareng pendamping PKH. Sasarannya kita fokuskan sekarang ke info nan tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul.
Ia juga turut mengamini sungguh dinamisnya info nan ada di masyarakat. Ada kalanya info sangat begitu bergerak sehingga proses pemutakhiran info penerima bansos krusial dilakukan, minimal tiga bulan sekali.
"Setiap tiga bulan sekali bakal dikeluarkan info hasil pemutakhiran. Bisa jadi KPM nan di triwulan pertama mendapat bansos, pada triwulan dua tidak mendapat. Maka koreksinya ini setiap tiga bulan sekali," ucap Gus Ipul.
Jika terdapat ketidaksesuaian info pada hasil pemutakhiran tersebut, maka dapat dikoreksi melalui dua jalur.
"Maka itu bakal dilakukan pemutakhiran melalui dua jalur ialah jalur umum dan jalur partisipasi," ucap Gus Ipul.
Jalur umum dapat disampaikan melalui usulan RT/RW lewat musyawarah desa/kelurahan hingga disahkan oleh bupati/walikota setempat.
Sedangkan jalur partisipasi dapat dilakukan lewat aplikasi cek bansos melalui fitur usul-sanggah dengan menyertakan lampiran info pendukung. Pemda setempat kudu menentukan tindakan apakah usulan itu diterima alias ditolak.
"Jadi waktunya satu bulan, setelah satu bulan kita tunggu tidak ada (tindak lanjut pemda) maka dianggap menyetujui usulan dari masyarakat tersebut," kata Gus Ipul.
Selain pemutakhiran data, perihal lain nan ditekankan Gus Ipul adalah pentingnya mendorong para penerima bansos untuk dapat graduasi keluar dari kemiskinan.
"Jadi idealnya maksimal itu lima tahun (menjadi penerima bansos) selain lansia dan disabilitas. Nanti saya bakal buat peraturan menteri maksimal lima tahun," ujar Gus Ipul.
"Kami siap bekerja-sama dan siap gaspol untuk menggraduasi kemiskinan di Provinsi Banten," ucap Gubernur Banten Andra Soni. Ia juga mengatakan peran pendamping PKH sangat besar sebagai garda terdepan dalam memberikan info nan akurat.
Anis fuad, salah satu pendamping PKH Kabupaten Serang nan juga tengah melakukan ground checking DTSEN mengatakan perihal serupa.
Ia mengungkapkan pentingnya setiap pendamping PKH untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi sasaran ground checking nan menjadi tanggung jawab masing-masing.
"Buat teman-teman nan sedang melakukan ground checking tetap semangat lantaran info itu memang ditunggu-tunggu oleh kementerian apalagi lembaga lain juga," ucap Fuad.
(akd/akd)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu