Icc Didesak Selidiki Joe Biden Atas Kejahatan Perang Di Gaza

3 minggu yang lalu

ARTICLE AD BOX

Washington DC -

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didesak untuk menyelidiki mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan nan terjadi di Jalur Gaza, selama perang berkecamuk antara Israel, sekutu Washington, dan Hamas.

ICC juga didesak untuk menyelidiki dua personil kabinet Biden mengenai tuduhan nan sama.

Desakan itu, seperti dilansir The Guardian, Selasa (25/2/2025), disampaikan oleh organisasi nirlaba nan berbasis di AS, Democracy for the Arab World Now (DAWN). Permintaan resmi kepada ICC diajukan oleh DAWN bulan lalu, namun baru dipublikasikan oleh golongan itu pada Senin (24/2) waktu setempat.

Dalam arsip kejuaraan setebal 172 halaman, DAWN mendesak ICC untuk menyelidiki Biden, juga mantan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin, atas "peran tambahan mereka dalam membantu dan bersekongkol, serta dengan sengaja berkontribusi terhadap kejahatan perang Israel dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza".

Tahun lalu, ICC merilis surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Israel Yoav Gallant, serta pemimpin Hamas Mohammed Deif, nan baru-baru ini dikonfirmasi oleh Hamas telah tewas, atas tuduhan kejahatan perang mengenai perang Gaza.

DAWN dalam aduannya menuduh mantan pejabat-pejabat AS itu telah melanggar pasal-pasal Statuta Roma, piagam nan mendasari berdirinya ICC, dalam mendukung Israel.

Simak buletin selengkapnya di laman selanjutnya.

DAWN menjelaskan bahwa aduannya dipersiapkan dengan didukung para pengacara nan terdaftar di ICC dan master kejahatan perang lainnya.

"Biden, Blinken, dan Menhan Austin tidak hanya mengabaikan dan membenarkan banyaknya bukti kejahatan Israel nan biadab dan disengaja, mengesampingkan rekomendasi staf-staf mereka sendiri untuk menghentikan transfer senjata ke Israel, mereka juga melakukan perihal nan sama dengan memberikan support militer dan politik tanpa syarat kepada Israel untuk memastikan Israel dapat melakukan kekejamannya," sebut Direktur Eksekutif DAWN, Sarah Leah Whitson.

Pernyataan itu juga menyinggung soal support politik nan diberikan AS kepada Israel melalui hak-hak vetonya terhadap beragam resolusi gencatan senjata Gaza dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).