Imbauan Swasta Ikutan Usai Asn Bakal Wfa Jelang Lebaran

Jakarta -

Sejumlah skema disiapkan pemerintah pusat dan wilayah untuk kelancaran momen Lebaran 2025 di seluruh wilayah. Salah satu skema adalah kebijakan flexible work arrangement (FWA) alias work from anywhere (WFA) agar pekerja luwes dengan letak kerja jelang libur Lebaran.

Work from anywhere rencananya bakal mulai H-7 Lebaran alias sejak 24 Maret 2025. WFA menjelang libur Lebaran ini bakal dilakukan ke semua ASN kementerian, lembaga, hingga pegawai BUMN.

"Mungkin kelak dalam waktu dekat bakal dibuatkan surat khusus. Kemudian, Kementerian BUMN juga sudah bakal menerapkan perihal nan sama. Memang jumlahnya nan menyumbang banyak pemudik adalah ASN dan juga BUMN," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Selain aparatur negara dan pegawai badan usah pelat merah, perusahaan swasta juga diimbau bisa mengikuti kebijakan ini. Menhub berambisi penerapan WFA bisa membikin arus mudik Lebaran bisa lebih teratur.

"Untuk swasta ini adalah sifatnya imbauan kami kepada perusahaan-perusahaan swasta melalui Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.

"Harapannya adalah andaikan WFA diterapkan, maka persebaran dari pengedaran para pemudik itu bakal lebih banyak sehingga pengaturannya menjadi lebih baik," tambahnya.

Sementara itu, dalam kesempatan nan sama, Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal ikut menerapkan kebijakan WFA bagi ASN Pemprov Jakarta. Dengan begitu, menurut dia, penduduk Jakarta nan bakal mudik Lebaran bisa mempunyai waktu nan banyak.

"Saya bakal menindaklanjuti setelah pemerintah pusat sudah memutuskan bahwa tanggal 24 dimulainya work from anywhere, maka pemerintah Jakarta juga pasti bakal berkoordinasi dengan swasta untuk menerapkan perihal nan sama," ucap Pramono.

Istana Kepresidenan Juga Imbau Perusahaan Swasta

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati sebelumnya juaga menyampaikan pemerintah mendorong masyarakat mudik lebih sigap untuk menghindari kemacetan jelang dan sesudah Lebaran. Caranya dengan working from anywhere bagi pekerja.

"Untuk FWA ini, Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan aturannya sebagai referensi abdi negara sipil negara menerapkannya," kata Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2).

Di sisi lain, pemerintah mendorong perusahaan swasta agar melakukan kebijakan serupa. Adita meminta penyelenggaraan WFA bagi swasta didorong bagi nan memungkinkan.

"Tak hanya ASN, bagi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk penyelenggaraan FWA bagi sebagian tenaga kerja nan memang dimungkinkan," ujar Adita.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini sebelumnya sudah menjelaskan secara umum terdapat 2 jenis penyelenggaraan FWA nan dapat dilaksanakan, ialah elastisitas kerja secara letak dan waktu.

"FWA telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN khususnya pada pasal 8. Peraturan tersebut memungkinkan penyelenggaraan tugas kedinasan secara elastis (FWA), baik dalam corak elastisitas letak maupun elastisitas waktu," kata Rini Widyantini, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2).

Implementasi WFA ASN diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) alias ketua lembaga pusat dan pemerintah daerah, nan bertanggung jawab menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai nan dapat menerapkan elastisitas tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan FWA dapat dilakukan namun dengan memperhatikan beberapa ketentuan.

(rfs/fca)