Kpk Usul Koruptor Tak Disediakan Makanan, Novel Baswedan Punya Opini Lain

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan kudu ada balasan nan lebih berat kepada koruptor, salah satunya tidak menyediakan makanan di penjara. Mantan interogator senior KPK Novel Baswedan justru mempunyai pandangan nan berbeda.

"Penegakan norma mestinya tidak perlu nan nyentrik-nyetrik," kata Novel kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Novel menerangkan penegakan norma saat ini tidak perlu nan nyentrik-nyentrik. Menurutnya, sudah banyak penegakan norma nan sukses jika dilakukan segera dan pasti.

"Sudah banyak contoh penegakan norma nan sukses, ialah jika dilakukan dengan segera dan pasti," kata Novel.

Novel mengatakan penegakan norma semestinya dilakukan dengan transparan, objektif, dan jujur. Bila perihal itu dilakukan, Novel mengaku optimistis pemberantasan korupsi bakal berhasil.

"Dalam perihal ini penegakan norma korupsi mesti dilakukan dengan transparan dan objektif/jujur. Bila perihal itu dilakukan saya percaya bakal berhasil," ungkapnya.

Lebih lanjut, Novel menuturkan nan paling krusial saat ini adalah gimana pemberantasan korupsi dilakukan menyentuh tokoh intelektualnya. Dia juga menyebut pemberantasan korupsi itu juga kudu dapat memulihkan kerugian finansial negara.

"Bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan menyentuh tokoh intelektual dan dapat memulihkan kerugian finansial negara. Itu nan paling penting," ujar Novel.

KPK Usul Koruptor Tak Disediakan Makanan

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut.

"Saya sependapat jika Presiden membikin penjara di pulau nan terpencil dan terluar nan ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi," kata Tanak ketika dihubungi, Selasa (18/3).

Tanak menuturkan tak cukup para koruptor hanya ditempatkan di penjara terpencil. Dia menilai kudu ada balasan nan lebih berat, salah satunya adalah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi para penjahat itu.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan perangkat pertanian, agar mereka berkebun, bercocok tanam di ladang alias di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri nan berasal dari hasil keringat mereka sendiri," sebutnya.

(whn/jbr)