Legislator Anggap Kemendag Lengah Soal Marak Reviewer Makanan-skincare Di Medsos

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam menyoroti maraknya reviewer produk makanan ataupun skincare di ranah media sosial nan kudu menjadi perhatian bagi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Mufti menilai perihal itu dapat meresahkan publik hingga berujung pada pemerasan.

Hal itu disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI berbareng Mendag Budi Santoso di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025). Mufti menilai adanya kelengahan di Kemendag dalam mengawasi konsumen sehingga rawan disalahgunakan oleh influencer nan tidak bertanggung jawab.

"Hari ini sudah menjadi keresahan masyarakat lantaran adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam rangka memitigasi, dalam rangka melindungi, para konsumen kita. Panjenengan tahu, akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh influencer kita untuk melakukan review-review produk skincare dan juga makanan," kata Mufti dalam rapat.

Mufti mencontohkan kasus pengusaha skincare nan diduga diperas oleh pegiat media sosial lantaran review produk nan tak begitu baik. Mufti juga menyinggung influencer makanan nan diduga memeras pengusaha dengan nilai fantastis, mencapai Rp 350 juta.

"Dan nan hari ini ada salah satu pengusaha skincare nan mereka merasa diperas, lantaran di-review produknya dengan cara-cara nan tidak baik, begitu," ujar Mufti.

Mufti lampau mengungkit kasus salah satu reviewer produk makanan di medsos. Mufti menyebut reviewer itu diduga melakukan pemerasan terhadap pemilik produk.

"Kedua, jika panjenengan tahu bahwa hari ini, baru dua hari ini ada namanya Codeblu, dia melakukan review terhadap makanan nan kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan rupanya diperas Rp 350 juta, jika tidak salah, Bapak bisa cek di situ," tambahnya.

Mufti menilai kasus seperti itu terjadi lantaran adanya kelengahan pengawasan dari Kemendag. "Artinya apa? artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini? Ketika ada ruang-ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah, ada ketidakhadiran pemerintah untuk gimana melindungi para pengusaha kita, merenungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah seperti itu," pungkasnya.

(dwr/fca)