Legislator Nasdem Ungkap Money Politics Sekarang Canggih Pakai Sensus

Jakarta -

Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Fauzan Khalid mengatakan politik duit alias money politics menjadi rahasia umum. Fauzan mengatakan langkah kerja money politics saat ini lebih canggih dari sebelum-sebelumnya.

Hal itu disampaikan Fauzan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) revisi UU Pemilu dan Pilkada di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Fauzan berambisi soal politik duit dapat diangkat dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

"Saya bakal menyampaikan beberapa kasus dan mudah-mudahan kelak kasus ini bisa diangkat sehingga bisa diantisipasi dalam corak peraturan perundang-undangan. Pertama begini, money politics ini, ini rahasia umum, rahasia umum, tetapi sekarang langkah mainnya itu sudah canggih betul," kata Fauzan dalam rapat.

Fauzan menyebut money politics saat ini apalagi sudah menggunakan sensus penduduk. Disebut Fauzan pihak mengenai apalagi bisa mendatangi satu per satu rumah penduduk untuk ditanyakan kerelaannya.

"Sekarang itu money politics sudah pakai sensus Bapak, sensus, bukan sampling lagi. Jadi ada pendataan ke rumah Pak, mau ndak dibayar harganya berapa itu ditulis, kelak dia dikasih," ungkapnya.

Fauzan mencontohkan adanya caleg nan tak pernah memasang baliho, tak pernah kampanye alias apalagi bukan berasal dari dapil asal. Namun, sosok caleg itu justru mendapat bunyi tertinggi.

"Ada orang, ada caleg balihonya nggak ada, kampanye nggak pernah, bukan berasal dari sana, suaranya paling tinggi. Jadi dia udah pakai sensus, gimana mengantisipasi ini dalam corak peraturan perundangan-undangan," katanya.

Money politics menurut Fauzan memang susah dihindari lantaran tingkat ekonomi masyarakat nan belum tinggi. Kendati demikian, Fauzan berambisi perihal seperti ini dapat ditangani ke depannya.

"Kalau gambaran saya kayaknya susah memang. Dia baru bisa mungkin jika masyarakat kita penghasilannya sudah relatif tinggi, tetapi kita kudu tidak boleh berdiam diri dengan ini. Kita barus apa namanya ya, gimana kelak membikin aturan, pasal-pasal, dalam UU itu sehingga bisa meminimalisir ini," imbuhnya.

(dwr/rfs)