ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Upaya pemerintah menghentikan penjualan liquefied petroleum gas (LPG) alias "elpiji" 3 kg untuk pengecer membikin masyarakat kewalahan. Masyarakat kita tidak terbiasa membeli "gas melon" itu di pangkalan resmi milik Pertamina. Mereka terbiasa membeli di pengecer baik itu warung alias toko kelontong nan mempunyai jarak tidak terlalu jauh dari pemukiman tempat mereka tinggal dengan kesiapan nyaris mencapai 24 jam.
Namun belakangan ini, publik dihebohkan dengan pemandangan antrean nan cukup panjang dilakukan oleh masyarakat untuk membeli gas elpiji 3 kg di pangkalan resmi milik Pertamina. Mulai 1 Februari 2025, LPG tidak lagi dijual di pengecer. Masyarakat hanya bisa membeli di pangkalan resmi milik Pertamina dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) nan sudah ditetapkan. Kebijakan ini mempunyai tujuan nan mulia untuk memastikan pengedaran lebih tepat sasaran serta menghindari margin untung nan tinggi di tingkat pengecer. Namun sayang, masyarakat belum teredukasi secara masif tentang kebijakan ini.
Tiga hari berselang, Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengatasi kesulitan masyarakat dalam membeli gas elpiji. Melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Presiden menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer nan ada untuk berdagang seperti biasa.
Penyuluhan, Uji Coba, EvaluasiSeharusnya pemerintah melakukan penyuluhan terlebih dulu kepada masyarakat agar terbiasa dan mengetahui di mana saja pangkalan resmi untuk pembelian LPG 3 kg tersebut.
Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 8 ayat (3), penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Dalam perihal ini pemerintah dinilai kandas dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina.
Andai saja letak pangkalan terdekat tersebut disosialisasikan secara masif kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum diimplementasikan, kejadian mengantre panjang mungkin dapat diminimalisasi.
Dalam kebijakan pelayanan publik, dikenal istilah evidence based policy alias kebijakan nan diambil berbasis data, analisis, dan pertimbangan matang para ahli. Hal ini bermaksud agar kebijakan nan diambil efektif, adaptif, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selama dua dasawarsa terakhir, evidence based policy telah diterapkan di beragam bagian seperti ekonomi, pencegahan kejahatan, dan perumahan. Negara-negara maju seperti AS, Inggris dan Uni Eropa adalah penganut konsep ini.
Kita bermufakat bahwa kebijakan pelayanan publik, untuk patokan nan sangat sensitif, sebaiknya jangan dilakukan tiba-tiba. Alangkah baiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah penjualan gas elpiji langsung di pangkalan ini sudah pernah diujicobakan di beberapa tempat dan apakah sudah dievaluasi pelaksanaannya? Jika belum dilakukan, itu bisa jadi pangkal masalahnya.
Seharusnya setiap kebijakan diuji coba dulu dan dievaluasi dengan mempertimbangkan data, analisis, dan pertimbangan matang para ahli. Dari segi info misalnya, apakah dengan info pangkalan nan ada saat ini bisa menyentuh pelosok negeri dan dijangkau mudah masyarakat, kemudian apakah sudah dianalisis jarak pangkalan dengan tempat tinggal mereka, serta apakah pembelian lewat pangkalan ini telah mendengar masukan dari para ahli.
Terkesan Buru-Buru
Kebijakan pembatasan pembelian elpiji 3 kg juga terkesan terburu-buru di tengah belum banyak dan tersebarnya jumlah pangkalan resmi milik Pertamina di beberapa daerah. Selama ini masyarakat lebih mengandalkan pembelian lewat pengecer lantaran jarak tempuh nan relatif dekat dengan mereka tinggal.
Pengecer mempunyai peran krusial dalam membantu pendistribusian lantaran lebih dekat dengan golongan rumah tangga. Jika pengecer ini dihilangkan dari rantai pemasok LPG 3 kg, justru menyebabkan masalah baru berupa jarak tempuh nan jauh dan antrean nan cukup panjang di pangkalan.
Pemerintah semestinya memberikan pelayanan konsultasi terlebih dulu kepada pengecer untuk beranjak menjadi pangkalan. Hal tersebut guna memberikan kesempatan kepada pengecer untuk naik level menjadi pangkalan. Edukasi dan konsultasi kepada pengecer alias warung kelontong juga krusial diselenggarakan sebelum kebijakan pembelian LPG di pangkalan dijalankan, sehingga jumlah pangkalan tersebut dapat bertambah banyak dan terdistribusi secara merata serta dekat dengan golongan nan berkuasa menerima subsidi LPG 3 kg ini.
Lantas, siapa sebetulnya nan berkuasa menerima subsidi LPG 3 kg ini? Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur sasaran pengguna LPG 3 kg antara lain golongan rumah tangga, upaya mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Mereka nan beranggapan LPG 3 kg hanya untuk rakyat miskin itu adalah pembodohan publik.
Jika ditelisik lebih jauh, pemerintah menganjurkan menggunakan LPG secara masif dan serentak di Indonesia mulai 2007 silam. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
Optimalisasi Pengawasan
Di lain sisi, pemerintah perlu melakukan optimasi pengawasan dan penegakan hukuman tegas terhadap beragam corak penyimpangan penyalahgunaan LPG 3 kg agar penyaluran lebih tepat sasaran. Setiap pangkalan kudu memasang biaya/tarif nan jelas. Dibutuhkan juga penanganan pengaduan, saran, dan masukan agar masyarakat nan menemukan penyimpangan dapat melaporkan kepada pihak nan berwenang.
Pertamina selaku badan upaya nan ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG 3 kg juga kudu rutin untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), Penyalur, dan Sub Penyalur dalam penyelenggaraan Pendistribusian Isi Ulang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.05/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Sesuai Sasaran.
Menjaga Subsidi Tepat Sasaran
Menjaga subsidi LPG 3 kg tepat sasaran memang tidaklah mudah; ada beberapa hambatan nan dihadapi. Pertama, jumlah pangkalan tidak tersebar secara merata. Kedua, masyarakat nan berkuasa menerima subsidi belum terbiasa membeli di pangkalan. Ketiga, masyarakat belum mengetahui letak pangkalan terdekat. Keempat, pengecer nan mau beranjak menjadi pangkalan belum mengetahui tata langkah pendaftaran. Kelima, potensi penyalahgunaan subsidi marak terjadi.
Oleh lantaran itu beberapa perihal nan dapat dilakukan pemerintah; pertama, memetakan jumlah pangkalan agar tersebar secara merata dan dapat dijangkau dengan mudah oleh penerima subsidi. Perlu pertimbangan secara komprehensif jumlah dan sebaran pangkalan di tiap kabupaten/kota di Indonesia.
Kedua, lakukan edukasi bagi golongan penerima subsidi mengenai tata langkah pendaftaran pembelian LPG 3 kg di pangkalan. Edukasi ini meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, sistem dan prosedur, biaya/tarif, dan nomor pengaduan.
Ketiga, lakukan sosialisasi secara masif mengenai letak pangkalan terdekat kepada masyarakat. Ini krusial agar masyarakat dapat menemukan titik pangkalan di sekitar letak tempat tinggal nan mudah dijangkau andaikan terjadi antrean pembelian ataupun kehabisan stok elpiji 3 kg.
Keempat, lakukan pendampingan dan konsultasi kepada pengecer untuk mendaftar menjadi pangkalan. Aturan mengenai pendaftaran menjadi pangkalan ini juga kudu dipermudah dan tidak memberatkan; jangan sampai ada penyimpangan prosedur dan permintaan hadiah di luar ketentuan nan justru memberatkan bagi pengecer.
Kelima, optimalkan pembinaan dan pengawasan oleh Pertamina kepada Penyalur dan Sub Penyalur serta pemberian hukuman jika terdapat pelanggaran atas ketentuan pendistribusian LPG 3 kg. Langkah ini krusial dilakukan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan LPG 3 kg seperti penyuntikan tabung, pengomplosan Gas LPG 3 kg ke LPG non subsidi, penjualan LPG 3 kg kepada bukan penerima subsidi, dan penjualan melebih HET.
Dengan demikian, penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg dapat dicegah. Pelaksanaan kebijakan pun diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Fathurrahman Jamil Asisten Ombudsman RI
(mmu/mmu)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu