Menjaga Kinerja Pemerintah Daerah Pasca Efisiensi Anggaran

Pasca kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, sejumlah persoalan muncul di permukaan. Mulai dari angin besar PHK, alokasi biaya pendidikan, keterbatasan bayar penghasilan pegawai, serta masalah lainnya nan dituding akibat efisiensi anggaran. Netizen pun ramai-ramai menganggap bahwa efisiensi anggaran telah merugikan masyarakat.

Efisiensi anggaran dianggap merenggut mata pencaharian masyarakat. Luapan kekecewaan itu banyak kita temukan di video reels IG dengan caption "anaknya makan cuma-cuma tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan". Sungguh ironi, alih-alih efisiensi anggaran untuk relokasi percepatan program prioritas, efisiensi anggaran justru menjadi perdebatan nan kontroversial di jagat maya.

Bukan Hal Baru

Efisiensi anggaran pada dasarnya bukan perihal baru dalam tata kelola pemerintahan. Efisiensi bermaksud untuk mereduksi program nan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Efisiensi juga biasanya digunakan untuk me-refocusing anggaran demi membiayai program prioritas. Anggaran-anggaran untuk aktivitas rutinitas dipangkas dan dialihkan kepada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Paling ekstrem, efisiensi anggaran dilakukan melalui penghapusan alias penggabungan lembaga pemerintah alias perangkat daerah.

Efisiensi anggaran nan tepat serta pengelolaannya nan transparan bakal menguntungkan masyarakat. Sebaliknya, Jika efisiensi semata-mata dimaknai sekadar pengurangan anggaran dengan pengelolaan nan serampangan tanpa memikirkan akibat nan bakal datang, efisiensi berpotensi mencederai pelayanan publik, memperlambat pembangunan, serta melemahkan keahlian sasaran strategis perangkat daerah. Pada akhirnya, visi-misi kepala wilayah tidak tercapai. Imbasnya, masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan sebagaimana janji politik kepala daerah.

Oleh lantaran itu, efisiensi anggaran kudu melalui proses pertimbangan dan asesmen nan ketat. Sehingga, efisiensi tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik dan prioritas pembangunan di daerah. Teknik nan digunakan tentu saja bukan teknik efisiensi sapu rata melainkan ada prakondisi mengidentifikasi perangkat wilayah nan vital dan mengevaluasi keahlian perangkat daerah.

Kepala wilayah terpilih telah mempunyai visi-misi serta tujuan dan sasaran pembangunan nan tertuang dalam arsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi-misi, tujuan, dan sasaran dirumuskan berasas kondisi persoalan di daerah. Tujuan dan sasaran kepala wilayah nantinya menjadi instrumen untuk mengatasi masalah dan mengakselerasi kesejahteraan masyarakat sebagaimana janji politik kepala wilayah saat kampanye.

Untuk mewujudkan visi-misi kepala daerah, dibutuhkan anggaran nan tidak sedikit. Jika dilakukan efisiensi, mampukah pemerintah wilayah mewujudkan janji politik kepala daerah? Bukan tidak mungkin, target-target keahlian bakal mengalami pelambatan alias apalagi sama sekali tidak tercapai.

Logika penjenjangan keahlian adalah keahlian operasional mendukung tercapainya keahlian kunci, sementara keahlian kunci berkontribusi kepada tercapainya sasaran strategis perangkat daerah. Contoh sederhananya, di level keahlian operasional, pemerintah kudu menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan serta petugas kesehatan. Kemudian, di level keahlian kunci, pemerintah memastikan bahwa setiap masyarakat dapat mengakses jasa kesehatan.

Untuk dapat mengakses jasa kesehatan, maka diperlukan keahlian operasional seperti beberapa contoh di atas. Kemudian, untuk mewujudkan sasaran strategis "meningkatnya kesehatan masyarakat" dengan parameter keahlian "indeks kesehatan masyarakat" maka keahlian di level operasional dan kunci kudu dapat terpenuhi sesuai sasaran nan ditentukan. Jika keahlian operasional tidak dipenuhi alias tidak maksimal maka mustahil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kinerja-kinerja operasional dan keahlian kunci telah dikaji dan mempertimbangkan menggunakan anggaran tertentu sesuai sasaran keahlian nan mau dicapai dalam rangka menunjang keahlian sasaran strategis perangkat wilayah nan bakal mendorong tercapainya visi misi kepala daerah. Jika keahlian operasional dan keahlian kunci dilakukan efisiensi anggaran, maka dapat dipastikan bahwa keahlian sasaran strategis perangkat wilayah bakal mengalami pelambatan. Karena itu tadi, anggaran telah ditetapkan untuk keahlian operasional dan keahlian kunci sesuai sasaran nan mau dicapai.

Kinerja operasional dan keahlian kunci adalah fondasi terwujudnya sasaran strategis dan visi-misi kepala daerah. Karena itu, efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan rencana kerja pembangunan di daerah.

Efisiensi anggaran pada dasarnya merupakan kebijakan nan baik jika dilakukan dengan langkah nan tepat. Misalnya seperti ini. Pemerintah wilayah melalui inspektorat, biro/bagian organisasi dan lembaga mengenai melakukan kajian terhadap perangkat wilayah nan tidak mempunyai pengaruh krusial alias akibat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Setelah dilakukan kajian dan asesmen, perangkat wilayah nan sifatnya penunjang dan tidak mempunyai akibat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat digabung dengan perangkat wilayah nan serumpun. Langkah ini bakal menghemat shopping operasional, shopping pegawai, shopping modal, dan shopping akomodasi penunjang lainnya. Sehingga, anggaran nan sebelumnya membiayai dua perangkat wilayah akhirnya hanya menjadi satu perangkat daerah. Sisa anggaran kemudian dialokasikan kepada program-program strategis nan mempunyai akibat langsung ke masyarakat. Efisiensi anggaran seperti ini jauh lebih baik.

Kemudian, efisiensi anggaran juga dapat dilakukan melalui refocusing anggaran. Namun, refocusing anggaran kudu melalui proses pertimbangan nan sistematis, berkepanjangan dan cermat. Pemerintah wilayah kudu bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan perangkat wilayah nan tidak mempunyai akibat apa-apa. Seperti sosialisasi nan berulang, bimtek-bimtek di hotel, perjalanan dinas, serta shopping lainnya nan dinilai tidak mempunyai akibat apapun kepada masyarakat.

Jika pun kegiatan-kegiatan tersebut tetap kudu dilaksanakan, pemerintah perlu memikirkan langkah lain agar tetap menghemat anggaran. Misalnya sosialisasi melalui daring, bimtek daring, koordinasi secara daring, serta pemanfaatan media daring lainnya.

Kemudian, efisiensi anggaran dari aspek pengelolaan sumber daya manusia adalah melakukan pengurangan pegawai nan tidak kompeten. Langkah ini memang cukup ekstrem, namun membiayai pegawai nan tidak ocehan dan tidak bisa mewujudkan keahlian organisasi merupakan pemborosan nan terus dibiarkan. Sebut saja pensiun dini. Pegawai nan berkepentingan tetap mendapatkan penghasilan pensiun sesuai ketentuan.

Terakhir, inspektorat kudu bisa melakukan audit keahlian organisasi. Hasil audit menjadi rekomendasi untuk dilakukan efisiensi atas keahlian nan tidak berkontribusi pada visi misi kepala wilayah jangka menengah dan visi misi wilayah jangka panjang.