Muncul Isu Penangguhan Penahanan Hasto Ditukar Retret, Pengacara: Bukan Bahasan Kami

Jakarta -

Beredar rumor retret kepala wilayah kader PDIP di Magelang ditukar dengan persetujuan penangguhan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai kasus buron kasus Harun Masiku. Tim norma Hasto Kristiyanto mengaku tidak tahu.

Isu mengenai pertukaran retret kepala wilayah kader PDIP dengan penangguhan penahanan Hasto itu beredar di sosial media. Dalam berita beredar itu, disebutkan kepala wilayah bakal berasosiasi ke retret pada Senin, 24 Februari 2025 setelah penahanan Hasto ditangguhkan.

Dikonfirmasi terpisah, kuasa norma Hasto, Maqdir Ismail mengaku tidak mengetahui mengenai berita tersebut. Kata Maqdir, tim norma Hasto tidak ikut-ikutan membicarakan mengenai retret kepala wilayah di Magelang.

"Saya tidak tahu infonya dan kami tim norma tidak ikut membicarakan masalah retret," kata Maqdir kepada , Minggu (23/2/2025).

Seperti diketahui, Hasto ditahan KPK pada 20 Februari 2025. Hasto Kristiyanto ditahan dalam kasus dugaan suap dan perintangan investigasi perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Selang satu hari, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat info agar semua kepala daerah, nan merupakan kadernya, menunda aktivitas retret nan diadakan pemerintah di Akmil, usai Hasto ditahan KPK. Para kepala wilayah dari PDIP diinstruksikan siaga.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 nan diterbitkan hari ini, Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam corak arsip elektronik via aplikasi WA (WA).

Mengenai petunjuk Megawati itu pun menuai reaksi banyak pihak, juga dari pengamat. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai PDIP sedang melakukan boikot atas penahanan Hasto dengan langkah meminta kader-kadernya menunda berangkat ke retret nan menjadi program jagoan Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah Hasto ditahan KPK, kemesraan,chemistry, persahabatan antara PDIP dan Gerindra seakan bakal sirna lantaran apapun judulnya, nunda, ini kan semacam boikot terhadap retret nan merupakan jagoan pemerintah Prabowo Subianto. Suka tidak suka, retret itu mencerminkan kebijakan politik pemerintah, retret suka tidak suka mencerminkan wajah Prabowo Subianto," jelasnya.

"Kalau kemudian retret nan merupakan wajah dari Prabowo, keputusan krusial pemerintah tiba-tiba ada partai nan membangkang, tiba-tiba ada partai nan mengharamkan kadernya tidak ikut retret, tentu itu menjadi sebuah sesuatu negatif dalam sebuah hubungan," tambahnya.

Pengacara Ajukan Penangguhan Penahanan

Sementara itu, baru-baru ini, pengacara Hasto, Maqdir Ismail, mengaku telah mengusulkan permohonan penangguhan penahanan Hasto. Permohonan itu diajukan usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK mengenai suap dan perintangan investigasi buron Harun Masiku.

"Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan," ungkap Maqdir kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Maqdir menjelaskan penangguhan penahanan ini pun bakal kembali diajukan pihaknya ke KPK. Dia mengatakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Hasto bakal dikirim ke KPK besok alias lusa.

"Tapi kelak kami ajukan kembali, mungkin besok alias lusa, ya," jelas Maqdir.

Saksikan Live DetikPagi :

(gbr/fjp)