Panja Bakal Atur Kontrak Jangka Panjang Sewa Maskapai-hotel Di Revisi Uu Haji

Jakarta -

Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh bakal mengakomodir usulan perjanjian panjang sewa maskapai dan hotel. Pihaknya mempertimbangkan bakal memasukkan perihal itu dalam revisi UU Haji dan Umroh.

"Jadi gini, kita kan biasanya charter-charter setiap tahun ya, ini kita perpanjang kontrak. Jadi sebenarnya kita kemarin nan dipermasalahkan adalah kita biasanya bayarnya setiap tahun. Tapi sebenarnya nggak masalah, nan krusial kita berkontrak itu jangka panjang," kata Ketua Panja Singgih Januratmoko kepada wartawan di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Politikus Golkar ini mencontohkan perjanjian jangka panjang charter maskapai hingga lima tahun ke depan namun tetap dibayarkan tiap tahun. Menurutnya, perihal itu bisa saja dilakukan tak menjadi masalah.

"Misalnya untuk pesawat, sekalian kita mungkin berkontrak lima tahun. Tapi bayarnya tiap tahun, nggak masalah. Jadi dia mempersiapkan diri juga untuk sewa pesawat di luarnya juga," kata Singgih.

Singgih mengatakan perjanjian itu dipertimbangkan juga untuk hotel. Terlebih menurutnya, pemerintah kerap kalah sigap dengan Malaysia mengenai urusan hotel.

"Yang kedua, seperti juga hotel. Hotel kan kita sering kalah dengan Malaysia. Kita dapatnya hotel itu mahal dan jauh. Karena sekalian dari hotel itu misalnya dengan hotel A itu perjanjian lima tahun. Walaupun dibayar tiap tahun, nggak masalah," ujarnya.

Namun, perjanjian itu belum bisa dilakukan lantaran tidak diatur dalam undang-undang. Untuk itu, dia bakal mempertimbangkan memasukkan usulan itu lewat revisi undang-undang nantinya.

"Tapi itu dalam undang-undang belum bisa. Harapan kelak dalam revisi undang-undang ini bisa diperbaiki semua," kata Singgih.

"Kalau dikontrak jangka panjang kan dia pasti mau berinvestasi. Itu nan kita harapkan kelak ke depan. Perubahan di undang-undang itu ada juga," lanjut dia.

(fca/eva)