KPK Periksa Kader Nasdem Terkait CSR BI

Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustopa, dengan tegas menyatakan bahwa partainya menghormati proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. Saan menegaskan hal ini ketika merespons pemeriksaan salah satu kader partainya, Satori, yang dijadikan saksi dalam kasus tersebut. “Kita ikuti saja proses hukumnya, saya akan memantau perkembangannya. Semoga tidak ada masalah,” ujar Saan saat diwawancarai di Gedung DPR RI pada hari Minggu.

Meskipun demikian, Wakil Ketua DPR RI juga menjelaskan bahwa tidak semua anggota dewan memiliki akses terhadap dana CSR tersebut. Oleh karena itu, Saan mengingatkan seluruh anggota DPR yang memiliki akses terhadap dana CSR agar menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. “Tidak semua anggota bisa mengakses dana CSR. Menurut saya, dana CSR sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerimanya,” ucap Saan.

Terkait dengan penyelidikan KPK terhadap kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia, Saan menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kita harus hormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait kasus CSR Bank Indonesia yang sedang diselidiki oleh KPK,” tambahnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, dan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Satori, telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan dana CSR Bank Indonesia yang diduga mengalir ke yayasan-yayasan yang tidak tepat sasaran.

KPK telah melakukan penggeledahan di kantor BI dan menyita sejumlah dokumen serta barang elektronik, termasuk dari ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Perry dijadwalkan akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait barang-barang yang diamankan.

Heri Gunawan menjelaskan bahwa dana CSR BI yang menjadi pokok perkara adalah program biasa yang dijalankan bersama mitra Komisi XI DPR RI. Namun, ia enggan memberikan detail terkait jumlah dana CSR tersebut. “Itu merupakan program biasa dari mitra di komisi. Lebih baik tanyakan kepada penyidik untuk informasi lebih lanjut,” kata Heri setelah menjalani pemeriksaan.

Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk memberikan kerjasama penuh kepada KPK dalam upaya memberantas korupsi. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berupaya untuk menjaga integritas serta transparansi dalam pengelolaan dana CSR demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.