Pukat Ugm Kritik Pimpinan Kpk Soal Usul Koruptor Tak Disediakan Makan

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan kudu ada balasan nan lebih berat kepada koruptor, salah satunya tidak menyediakan makanan di penjara. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai sebaiknya ketua KPK menahan diri menyampaikan pernyataan nan tetap menjadi perdebatan di publik.

"Sebaiknya ketua KPK menahan diri dari menyampaikan pernyataan-pernyataan nan sifatnya tetap menjadi perdebatan di ranah publik," kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Zaenur mengatakan ketua KPK bisa menyampaikan rekomendasi jika sudah melalui pembahasan di internal. Dia juga menyebut rekomendasi itu nantinya bisa disampaikan ke pemerintah, DPR, maupun kepada masyarakat.

"Pimpinan KPK dapat menyampaikan rekomendasi-rekomendasi jika itu sudah dilakukan penelitian di internal KPK dilakukan pembahasan di level ketua dalam menyampaikan rekomendasi tersebut pada para pemangku kebijakan apakah itu presiden, apakah itu DPR alias rekomendasi ke masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Zaenur menerangkan sah-sah saja ketua KPK menyampaikan pendapatnya di hadapan publik. Akan tetapi, menurutnya, ketua KPK semestinya kudu lebih selektif lagi mengeluarkan pendapat.

"Kalau soal pendapat ya silakan saja, jika sudah menjadi ketua KPK kudu selektif lagi," tuturnya.

KPK Usul Koruptor Tak Disediakan Makanan

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut.

"Saya sependapat jika Presiden membikin penjara di pulau nan terpencil dan terluar nan ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi," kata Tanak ketika dihubungi, Selasa (18/3).

Tanak menuturkan tak cukup para koruptor hanya ditempatkan di penjara terpencil. Dia menilai kudu ada balasan nan lebih berat, salah satunya adalah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi para penjahat itu.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan perangkat pertanian, agar mereka berkebun, bercocok tanam di ladang alias di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri nan berasal dari hasil keringat mereka sendiri," sebutnya.

(whn/jbr)

Loading...

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu