Ri-malaysia Sepakat Bentuk Tim Gabungan Bahas Aturan Pertukaran Narapidana

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail. Pertemuan itu membahas teknis pemulangan narapidana kedua negara.

"Dari pertemuan tadi, lantaran sudah disinggung tentang pengembalian alias pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu golongan kerja alias working group," kata Yusril di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim berbareng nan bakal membahas teknis pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia. Tim itu bakal menyusun syarat dan jumlah narapidana nan dapat dipulangkan ke negara masing-masing.

Yusril mengakui saat ini Indonesia dan Malaysia belum mempunyai kerja sama norma nan mengikat mengenai pertukaran narapidana. Namun, dia meyakini hubungan baik Indonesia dan Malaysia dapat mempercepat proses tersebut.

"Saya berkeyakinan bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah dua bangsa nan bersaudara, satu dengan nan lain dan para pejabatnya itu pun juga, ya saya dengan Pak Saifuddin bukan baru kenal hari ini, sudah puluhan tahun nan lalu. Begitu juga Pak Prabowo dengan Pak Anwar Ibrahim sudah kenal puluhan tahun nan lalu," jelas Yusril.

"Jadi, sudah seperti sahabat saja. Dan lantaran itu perundingan-perundingan itu insyaallah bakal lancar dan lebih sigap dilakukan dibandingkan dengan negara-negara nan lain," sambungnya.

Selain masalah pertukaran narapidana, pertemuan Yusril dan Saifuddin hari ini juga membahas mengenai persoalan tapal pemisah Indonesia dan Malaysia. Keduanya juga membahas masalah penduduk negara Indonesia (WNI) nan berstatus overstay di Malaysia.

Saifuddin mengatakan ada 5.000 penduduk Indonesia nan ditahan di Malaysia. Jumlah itu terbagi dua kelompok, ialah tahanan nan telah mendapatkan vonis penjara dan nan tetap menunggu proses di pengadilan.

Menurut Saifuddin, tim campuran Indonesia dan Malaysia bakal merumuskan tahanan mana saja nan bisa masuk program pertukaran narapidana. Dia mengatakan urusan teknis bakal dibahas lebih lanjut.

"So, the detail itu bakal diuruskan di ranking officers. Tapi di ranking saya dan Pak Yusril adalah mencapai kata sepakat persetujuan. Apakah boleh kedua-dua negara ketika ITOP alias International Transport of Prisoners belum lagi mengikat kedua-dua negara, apakah ada ikhtiar lain? Jadi sepakat obrolan hari ini, kedua-dua negara condong ke arah itu," jelas Saifuddin.

(ygs/haf)