Saat Anggota Dpr Sentil Kemendag Gegara Heboh Codeblu

Jakarta -

Nama Codeblu tiba-tiba muncul dalam rapat Komisi VI DPR berbareng Menteri Perdagangan Budi Santoso. Saat itu, personil Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam menyinggung keresahan masyarakat dan kasus dugaan pemerasan nan tengah ramai dibahas.

Mendag Budi Santoso mengikuti Rapat Kerja berbareng Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/3) kemarin. Mufti mengaitkan kejadian influencer makanan dan produk perawatan kecantikan nan tak bertanggung jawab dengan kelengahan pengawasan dari Kementerian Perdagangan.

"Hari ini sudah menjadi keresahan masyarakat lantaran adanya kelengahan Kementerian Perdagangan dalam rangka memitigasi, dalam rangka melindungi, para konsumen kita. Panjenengan tahu, akhirnya celah itu dimanfaatkan oleh influencer kita untuk melakukan review-review produk skincare dan juga makanan," kata Mufti dalam rapat.

Mufti mencontohkan kasus pengusaha skincare nan diduga diperas oleh pegiat media sosial lantaran review produk nan tak begitu baik. Mufti juga menyinggung influencer makanan nan diduga memeras pengusaha dengan nilai fantastis, mencapai Rp 350 juta.

"Dan nan hari ini ada salah satu pengusaha skincare nan mereka merasa diperas, lantaran di-review produknya dengan cara-cara nan tidak baik, begitu," ujar Mufti.

Mufti kemudian menyebut influencer Codeblu dalam rapat tersebut. Mufti menyebut Kemendag tidak datang untuk melindungi para pelaku upaya dan konsumen sehingga muncul kejadian seperti itu.

"Kedua, jika panjenengan tahu bahwa hari ini, baru dua hari ini ada namanya Codeblu, dia melakukan review terhadap makanan nan kemudian setelah itu si pemilik makanan datang dan rupanya diperas Rp 350 juta, jika tidak salah, Bapak bisa cek di situ," tambahnya.

Mufti menilai kasus seperti itu terjadi lantaran adanya kelengahan pengawasan dari Kemendag. "Artinya apa? Artinya kenapa sampai ada ruang-ruang seperti ini? Ketika ada ruang-ruang seperti ini, artinya ada kelengahan pemerintah, ada ketidakhadiran pemerintah untuk gimana melindungi para pengusaha kita, merenungi para konsumen kita, sehingga kemudian ada celah-celah seperti itu," ujar Mufti.

(gbr/tor)