Strategi Pengawasan Kelautan Dan Perikanan Di Tengah Efisiensi Anggaran

Jakarta -

Langkah-langkah efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menimbulkan tantangan signifikan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia berupa terbatasnya hari operasi kapal pengawas nan bekerja mencegah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia dan ancaman terus-menerus nan ditimbulkan oleh kapal-kapal lokal dan asing nan terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal, hambatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang langkah mempertahankan pengawasan nan efektif dengan terbatasnya hari operasi kapal pengawas.

Namun, langkah efisiensi anggaran tersebut tentu perlu melahirkan inovasi. Alih-alih hanya mengandalkan metode tradisional seperti patroli rutin, Indonesia kudu mengangkat strategi out of the box nan memaksimalkan efisiensi sumber daya nan tersedia. Kuncinya terletak pada pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat, dan alokasi sumber daya nan strategis untuk memastikan bahwa meskipun hari patroli lebih sedikit, perairan negara ini tetap berada di bawah pengawasan.

Pengawasan Alternatif

Kapal patroli sangat krusial untuk dalam penegakan norma di laut, tetapi dengan berkurangnya hari patroli, akibat penangkapan ikan IUU nan tidak terdeteksi meningkat. Metode patroli tradisional nan mengandalkan kehadiran bentuk mahal lantaran biaya bahan bakar, perawatan, dan personel. Namun, di era keterbatasan anggaran, perubahan strategi diperlukan ialah strategi nan memprioritaskan patroli berbasis intelijen, mengoptimalkan sumber daya nan ada, dan mengintegrasikan metode pengawasan alternatif.

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (VMS) adalah perangkat penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya pilar pengawasan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketergantungan nan berlebihan pada info VMS dapat menjadi masalah, lantaran berjuntai pada kapal nan bersedia mengirimkan posisi mereka. Banyak kapal penangkapan ikan IUU Fishing menonaktifkan alias memanipulasi sistem pencarian mereka untuk menghindari deteksi. Oleh lantaran itu, metode pengganti kudu melengkapi sistem ini.

Salah satu pendekatan nan menjanjikan adalah ekspansi penggunaan gambaran satelit dan kepintaran buatan (artificial intelligence/AI) untuk kesadaran domain maritim waktu nyata. Satellite-based Synthetic Aperture Radar (SAR) berbasis satelit dapat mendeteksi kapal apalagi dalam kondisi cuaca jelek dan selama operasi malam hari. Dengan melakukan referensi silang gambaran satelit dengan info VMS, pemerintah dalam perihal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengidentifikasi pola perilaku mencurigakan dan mengoptimalkan hari patroli terbatas mereka dengan menargetkan titik-titik tertentu nan menjadi pusat aktivitas illegal fishing.

Selain itu, kajian prediktif berbasis intelijen dengan memanfaatkan AI dapat memproses info historis tentang pola penangkapan ikan IUU, kondisi cuaca, dan migrasi musiman ikan untuk memperkirakan di mana aktivitas terlarangan paling mungkin terjadi. Pendekatan berbasis intelijen ini memastikan bahwa setiap misi patroli didasarkan pada sasaran dengan probabilitas tinggi, bukan menyisir lautan sehingga menjadi tidak efisien.

Saat kapal patroli maritim berlabuh, aset pengawasan lainnya kudu mengisi kekosongan tersebut. Penggunaan pesawat nirawak (Unmanned Aerial Vehicles/UAV) alias teknologi drone nan dapat memberikan pengawasan berkepanjangan di area strategis, nan mencakup sebagian besar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tanpa menimbulkan biaya operasional nan tinggi. UAV nan dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan pencitraan termal dapat mengidentifikasi kapal nan tidak terdaftar, melacak pergerakannya, dan menyampaikan info waktu nyata kepada abdi negara penegak hukum.

Serupa dengan itu, stasiun radar pesisir dapat diperluas dan diintegrasikan dengan pengawasan udara dan pemantauan satelit. Meskipun stasiun-stasiun ini terutama memantau aktivitas di dekat pantai, jangkauannya dapat diperluas melalui kerja sama dengan mitra regional, termasuk negara-negara tetangga dengan kepentingan keamanan maritim bersama. Dengan membikin perjanjian berbagi informasi, Indonesia dapat membangun jaringan pengawasan kelautan dan perikanan nan lebih komprehensif nan tidak hanya berjuntai pada patroli nan dijalankan pemerintah.

Melibatkan Masyarakat

Garis pantai Indonesia nan luas merupakan rumah bagi banyak masyarakat nelayan nan berinteraksi setiap hari dengan aktivitas maritim. Melibatkan masyarakat dalam perihal ini Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) sebagai garis pertahanan pertama terhadap penangkapan ikan IUU merupakan strategi nan berbiaya rendah dan berakibat besar. Melalui program training terstruktur, Pokmawas dapat dibekali dengan teknik pengawasan dasar, seperti mengenali metode penangkapan ikan terlarangan dan mengidentifikasi kapal asing nan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan nan berlaku.

Pemerintah telah menyediakan aplikasi seluler dan hotline unik nan dapat digunakan untuk memungkinkan nelayan dan masyarakat pesisir melaporkan aktivitas mencurigakan secara langsung. Pengawasan kelautan dan perikanan nan berbasis masyarakat ini dapat membantu abdi negara penegak norma memprioritaskan hari patroli terbatas mereka dengan mengarahkan awak kapal pengawas nan tidak patroli lantaran terbatasnya hari operasi tersebut ke daerah-daerah dengan potensi pelanggaran kelautan dan perikanan nan tinggi.

Ketakutan bahwa pengurangan hari patroli bakal menyebabkan penangkapan ikan terlarangan nan tidak terkendali dapat dipahami. Namun, dengan mengangkat ekosistem pengawasan cerdas, di mana teknologi satelit, analitik berbasis AI, UAV, keterlibatan masyarakat, dan penyebaran kapal strategis bekerja secara bersamaan, Indonesia dapat terus menegaskan kendali atas perairannya meskipun dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pendekatan nan terkoordinasi dengan baik dan berbasis intelijen tidak hanya mengimbangi efisiensi anggaran tetapi dapat membikin pengawasan kelautan dan perikanan lebih efektif daripada sebelumnya. Dengan beranjak dari patroli dengan menghadirkan langsung kapal pengawas ke letak berpotensi pelanggaran IUU Fishing ke strategi nan tepat sasaran, Indonesia dapat memastikan bahwa perairannya tetap terlindungi, mengirimkan pesan nan kuat kepada bumi bahwa, meskipun dengan terbatasnya hari patroli, pengawasan kelautan dan perikanan tidak pernah berhenti.

Yogi Putranto Analis Senior Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran)

(mmu/mmu)