Trump Akan Pangkas Anggaran Deplu, Tutup 27 Kedubes-konsulat

6 hari yang lalu

ARTICLE AD BOX

Washington DC -

Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat tak luput dari rencana pemangkasan anggaran, nan diwarnai penutupan misi diplomatik di luar negeri. Rencana ini muncul seiring upaya Presiden Donald Trump menekan pengeluaran pemerintah secara lebih luas dan mengurangi peran utama AS di panggung internasional.

Deplu AS, seperti dilansir AFP, Rabu (16/4/2025), dilaporkan bakal mengusulkan perombakan jangkauan diplomatik nan belum pernah terjadi sebelumnya, dengan menghentikan beragam program dan menutup sejumlah Kedutaan Besar juga Konsulat di seluruh dunia, demi memangkas anggaran hingga nyaris 50 persen.

Proposal tersebut, nan dimuat dalam memo internal departemen nan sekarang sedang dibahas secara serius oleh para pejabat senior AS, bakal menghilangkan nyaris semua pendanaan untuk organisasi-organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dukungan finansial untuk pemeliharaan perdamaian internasional bakal dibatasi, berbareng dengan pendanaan untuk pertukaran pendidikan dan budaya seperti Program Fulbright -- salah satu danasiwa AS nan paling bergengsi.

Memo internal itu, menurut laporan New York Times, menyebut bahwa Departemen Luar Negeri AS bakal mengusulkan anggaran sebesar US$ 28,4 miliar pada tahun fiskal 2026, mulai 1 Oktober. Jumlah itu disebut US$ 26 miliar lebih rendah dibandingkan nomor pada tahun fiskal 2025.

Disebutkan juga dalam arsip nan beredar itu, menurut outlet media politik Punchbowl News, soal indikasi penutupan 10 Kedutaan Besar dan 17 Konsulat AS, termasuk misi diplomatik di Eritrea, Luksemburg, Sudan Selatan dan Malta.

Lima konsulat nan ditandai untuk ditutup berada di Prancis, sedangkan dua konsulat lainnya ada di Jerman. Daftar itu juga mencakup misi diplomatik di Skotlandia dan Italia.

Di Kanada, menurut laporan Punchbowl News, beberapa Konsulat AS di Montreal dan Halifax bakal diperkecil untuk "memberikan diplomasi 'last-mile' dengan support lokal nan minimal".

Simak buletin selengkapnya di laman selanjutnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, berupaya meredakan kekhawatiran soal laporan pemangkasan tersebut. Dia menegaskan kepada wartawan bahwa: "Belum ada rencana akhir, anggaran final, dinamika akhir."

"Itu terserah kepada Gedung Putih dan Presiden Amerika Serikat saat mereka terus mengerjakan rencana anggaran mereka dan apa nan bakal mereka serahkan kepada Kongres," jelas Bruce.

Tidak diketahui apakah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendukung memo internal nan beredar itu. Namun dibutuhkan tanda tangan Rubio untuk pemangkasan apa pun sebelum diserahkan kepada Kongres AS.

Hanya Kongres AS -- di mana Partai Republik memerlukan beberapa bunyi Partai Demokrat untuk meloloskan sebagian besar undang-undang -- nan dapat mengesahkan pemangkasan semacam itu. Proposal itu kemungkinan bakal menjadi pertimbangan besar dalam negosiasi para personil parlemen AS atas anggaran tahun 2026.