Wfa Dinilai Tak Kurangi Macet Saat Mudik Bila Tanpa Pegawai Swasta

Jakarta -

Pemerintah bakal menerapkan kebijakan kerja secara elastis alias flexible work arrangement (FWA) alias work from anywhere (WFA) mulai H-7 Lebaran alias 24 Maret 2025 untuk semua ASN kementerian, lembaga, hingga pegawai BUMN. Kebijakan ini dianggap sia-sia tanpa diterapkan ke pegawai swasta.

"Jadi sifat mengurangi kemacetan nan dikritisikan oleh Menhub itu sebenarnya tidak berkontribusi besar jika hanya pihak ASN dan BUMN nan WFA," ujar Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB DPR RI, Syaiful Huda, ketika dihubungi , Senin (3/3/2025).

Secara persentase, kata Huda, pegawai swasta jumlahnya jauh lebih besar daripada ASN dan pegawai BUMN. Menurutnya, pihak swasta lebih siap untuk melaksanakan WFA.

"Saya sendiri memprediksi kemungkinan swasta bakal memperlakukan perihal nan sama, apalagi mungkin bisa lebih jauh-jauh hari, tidak tanggal 24 (Maret)," sambungnya.

Pemerintah perlu memandang kondisi di lapangan. Bila perusahaan swasta banyak nan menerapkan WFA jelang lebaran, maka pemerintah tak perlu mengeluarkan langsung kebijakan WFA untuk swasta. Tapi jika sangat sedikit, maka pemerintah perlu bertindak memformulasikan kebijakan WFA untuk swasta.

"Saya sendiri memprediksi kayaknya WFA bakal lebih dulu (swasta). Karena secara prasarana dan manajemen pengelolaan pihak swasta lebih siap," tutur Huda.

Sebelumnya, ASN kementerian, lembaga, hingga pegawai BUMN bakal bekerja secara fleksible menjelang Idul Fitri 2025, namalain WFA. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau perusahaan agar swasta juga bisa mengikuti kebijakan ini.

"Harapannya adalah andaikan WFA diterapkan, maka persebaran dari pengedaran para pemudik itu bakal lebih banyak sehingga pengaturannya menjadi lebih baik," ucap Dudy.

(isa/dnu)