PDI-P Pecat Gibran Karna Dianggap Jadi Cawapres Hasil Intervensi Kekuasaan

Salah satu alasan PDI-P memecat Gibran Rakabuming Raka dari kader adalah karena mereka melihat pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 sebagai intervensi kekuasaan. Menurut Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P, Komarudin Watubun, mencalonkan diri sebagai cawapres dari partai politik lain dianggap sebagai pelanggaran kode etik dan disiplin partai, serta dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

Gibran dipecat melalui Surat Keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 yang dikeluarkan pada 4 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut Komarudin, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945, untuk menjaga supremasi konstitusi dalam hukum Indonesia.

“Penyalahgunaan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi dapat merusak sistem demokrasi, hukum, dan moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Komarudin.

Alasan lain PDI-P memecat Gibran adalah karena dianggap tidak setia, karena ia tidak memberikan dukungan bagi Capres-Cawapres yang didukung oleh partai, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sebagai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju.

Komarudin juga menegaskan bahwa PDI-P melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama partai. Mereka ingin memastikan bahwa partai tersebut tetap konsisten dengan prinsip-prinsipnya.

Dalam konteks ini, PDI-P ingin menunjukkan bahwa integritas dan loyalitas terhadap partai sangatlah penting. Mereka tidak akan mentolerir tindakan yang dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai, terlebih jika melibatkan intervensi kekuasaan yang dapat merusak tatanan demokrasi dan hukum negara.

Dengan demikian, PDI-P telah mengambil langkah tegas dalam menegakkan aturan dan nilai-nilai partainya. Mereka ingin memastikan bahwa setiap anggota partai memahami dan menghormati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan partai maupun negara.

Kedepannya, diharapkan setiap kader PDI-P dapat lebih memperhatikan integritas, loyalitas, dan konsistensi terhadap partai. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan dan kepercayaan antar sesama anggota partai, serta untuk memperkuat posisi partai dalam menghadapi tantangan politik dan hukum di masa depan.