200 Marinir As Dikerahkan Ke Florida Bantu Tindak Keras Migran

Sekitar 200 personel Marinir Amerika Serikat (AS) dikerahkan ke negara bagian Florida pada Kamis (3/7) waktu setempat. Pengerahan itu dimaksudkan untuk memberikan support administratif dan logistik bagi operasi penyergapan imigrasi nan terjadi di negara bagian nan ada di wilayah selatan AS tersebut.

Pengerahan tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (4/7/2025), merupakan putaran pertama dari beberapa putaran nan diminta oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk membantu badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) memfasilitasi tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap para migran.

Penindakan keras para migran, terutama migran terlarangan di AS, menjadi prioritas utama masa kedudukan kedua Trump.

Menteri Pertahanan (Menhan) Pete Hegseth, menurut para pejabat AS, telah menyetujui mobilisasi hingga 700 tentara, dengan pengerahan tambahan nan direncanakan untuk negara bagian Louisiana dan Texas.

"Para personil nan berperan-serta dalam misi ini bakal melakukan tugas nan sama sekali bukan penegakan norma di dalam akomodasi ICE," sebut Komando Utara AS dalam pernyataannya.

"Peran mereka bakal difokuskan pada tugas-tugas administratif dan logistik, dan mereka secara unik dilarang melakukan kontak langsung dengan individu-individu nan berada dalam tahanan ICE alias terlibat dalam aspek apa pun dari rantai penahanan," jelas pernyataan itu.

Awal pekan ini, Trump mengunjungi pusat penahanan migran baru di Florida, nan disebut "Alligator Alcatraz", nan dapat menampung hingga 1.000 orang.

Simak buletin selengkapnya di laman berikutnya.

Pengerahan Marinir AS ini juga dilakukan sebulan setelah Trump memerintahkan pengerahan 4.000 personel Garda Nasional dan 700 Marinir ke Los Angeles, California, sebagai respons atas protes terhadap penyergapan imigrasi nan dilakukan oleh ICE.

Para pejabat negara bagian California mengkritik keras Trump atas penggunaan militer, dengan mengatakan bahwa perihal semacam itu meningkatkan tindakan protes nan semestinya dapat ditangani oleh penegak norma setempat.

Namun pemerintahan Trump bersikeras bahwa pengerahan itu diperlukan untuk meredakan kerusuhan dan melindungi properti serta para personel federal AS.

(nvc/ita)