Alasan 'penghinaan Mengerikan' Di Balik Mundurnya Wapres Iran

Iran -

Wakil Presiden (Wapres) Iran Mohammad Javad Zarif kembali mengundurkan diri dari jabatannya. Zarif mengungkap alasannya mengundurkan diri lantaran menerima penghinaan nan mengerikan.

Dirangkum dari instansi buletin IRNA dilansir instansi buletin AFP, Zarif merupakan mantan menteri luar negeri nan merundingkan kesepakatan nuklir krusial tahun 2015 dengan negara-negara besar dunia. Surat pengunduran diri Zarif diterima Presiden Masoud Pezeshkian

"Surat pengunduran diri Zarif diterima oleh Presiden Masoud Pezeshkian, nan belum menanggapi," demikian laporan instansi buletin resmi Iran, IRNA.

Dalam unggahan hari Senin (3/3) di media sosial X, Zarif mengatakan bahwa dia telah "menghadapi penghinaan, fitnah, dan ancaman paling mengerikan terhadap diri saya dan family saya, dan saya telah melalui masa paling pahit dalam 40 tahun pengabdian saya."

"Untuk menghindari tekanan lebih lanjut pada pemerintah, kepala kehakiman merekomendasikan agar saya mengundurkan diri dan... saya langsung menerimanya," tambahnya.

Penunjukan Zarif Jadi Wapres

Pezeshkian, nan menjabat sebagai presiden Iran pada bulan Juli lalu, menunjuk Zarif sebagai wakil presidennya untuk urusan strategis pada tanggal 1 Agustus. Namun, Zarif mengundurkan diri hanya kurang dari dua minggu menjabat, sebelum kemudian kembali menjabat wapres pada akhir bulan tersebut.

Saat itu, dia menyebut beberapa argumen nan mendorong dirinya mengundurkan diri, dengan nan terutama adalah kekecewaan terhadap susunan kabinet baru Iran nan beranggotakan 19 menteri.

"Saya merasa malu lantaran saya tidak bisa menerapkan, dengan langkah nan layak, pendapat master dari komite-komite (yang bertanggung jawab untuk memilih para kandidat) dan mencapai inklusi perempuan, pemuda dan golongan etnis, seperti nan telah saya janjikan," kata Zarif dalam pernyataannya saat itu.

Zarif adalah diplomat tertinggi Iran antara tahun 2013 dan 2021 selama pemerintahan presiden moderat Hassan Rouhani.

Ia mulai dikenal di panggung internasional selama negosiasi panjang untuk perjanjian nuklir 2015, nan secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

Kesepakatan itu secara efektif dibatalkan tiga tahun kemudian ketika, selama masa kedudukan pertama Donald Trump sebagai presiden, Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi berat terhadap republik Islam tersebut.

(whn/fca)