Daftar Anggota Dpr Dinonaktifkan Buntut Ucapan Sakiti Rakyat

Sejumlah personil DPR RI dinonaktifkan usai gelombang demo. Keputusan ini diambil partai politik buntut ucapan personil majelis itu nan menyakiti rakyat.

Total ada 5 personil DPR nan dinonaktifkan. Siapa saja?

F-NasDem: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Partai NasDem menonaktifkan 2 kadernya dari Anggota DPR. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Hal itu diketahui dari siaran pers Partai NasDem nan ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh dan Sekjen NasDem Hermawi Taslim. Surat itu dikeluarkan, Minggu (31/8/2025).

"Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan kerabat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," demikian isi surat itu.

NasDem mengatakan ucapan nan mencederai emosi rakyat bertentangan dengan sikap partai. NasDem menyatakan aspirasi masyarakat kudu menjadi arus utama.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat rupanya ada pernyataan daripada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem nan telah menyinggung dan mencederai perasan rakyat, dan perihal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan partai NasDem," lanjut isi pernyataan itu.

Anggota DPR dari F-NasDem Charles Meikyansah membenarkan surat itu. Dia membenarkan isi surat penonaktifan Sahroni itu. "Iya benar," ujar Charles nan juga Ketua DPP NasDem tersebut.

NasDem sebelumnya sudah lebih dulu mencopot Ahmad Sahroni dari kedudukan Wakil Ketua Komisi III DPR. Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Sahroni kemudian ditempatkan sebagai Anggota Komisi I DPR.

Sementara, Nafa Urbach merupakan Bendahara Fraksi NasDem di DPR RI. Dia duduk di Komisi IX DPR.

F-PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya

Fraksi PAN juga menonaktifkan 2 orang personil fraksinya dari status sebagai personil DPR. Mereka adalah Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya).

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai personil DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Viva Yoga dalam keterangan nan dibagikan, Minggu (31/8).

Ia berambisi masyarakat dapat bersikap tenang menyikapi persoalan nan terjadi. Ia mau kepercayaan kepada Presiden Prabowo terus terjaga.

"PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah nan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan," ujarnya.

Diketahui, Eko Patrio menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial ketika sejumlah personil Dewan berjoget di sidang tahunan MPR RI beberapa waktu lalu. Eko menyebut momen itu terjadi setelah sidang tahunan berjalan dan dilakukan secara spontan untuk mengapresiasi intermezo nan diberikan oleh orkestra dari Universitas Pertahanan.

"Jadi, momen nan beredar itu terjadi bukan saat sidang berlangsung, melainkan setelah Presiden Prabowo selesai menyampaikan pidato RAPBN 2026 dan nota keuangan. Pada saat penutupan acara, ada sesi intermezo orkestra dari Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan, nan membawakan lagu-lagu daerah, seperti Sajojo dan Gemu Fa Mi Re," kata Eko Patrio kepada wartawan, Senin (25/8).

Pada Sabtu (30/8) kemarin, Eko Patrio meminta maaf kepada publik atas perbuatannya berjoget-joget di sidang tahunan MPR hingga membikin masyarakat resah. Ia berjanji bakal memperbaiki diri.

Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf lewat video nan diunggah di akun IG resminya @ekopatriosuper.. Eko menyampaikan permohonan maaf didampingi oleh personil DPR Sigit Purnomo Said namalain Pasha Ungu.

"Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf nan sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan nan timbul akibat perbuatan nan saya lakukan," kata Eko Patrio.

Uya Kuya juga menjadi sorotan usai ikut joget-joget di sidang tahunan MPR. Politikus PAN itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Dia berjanji bakal memperbaiki diri.

"Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf nan sebesar-besarnya, tulus dari hati saya nan paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa nan terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa nan saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja," kata Uya di akun Instagramnya, @king_uyakuya, Sabtu (30/8).

Dia mengaku memahami kondisi memanasnya situasi ini mengakibatkan luka nan mendalam bagi rakyat Indonesia, apalagi ada korban jiwa dan terluka imbas kericuhan nan terjadi. Dia mengaku tak beriktikad membikin suasana gaduh.

"Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membikin suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari lubuk hati saya nan paling dalam, saya bakal lebih hati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai personil DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk melakukan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dari apa nan sudah saya lakukan selama ini," katanya.

F-Golkar: Adies Kadir

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Adies Kadir dinonaktifkan sebagai personil DPR RI. Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai personil dewan.

"Menonaktifkan kerabat Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat bakal selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi nan terjadi belakangan ini.

"Mencermati dinamika masyarakat nan berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi referensi utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan nan berdasarkan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Sarmuji.

Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.

Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp 12 juta dari Rp 10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp 7 juta dari Rp 4-5 juta.

"Jadi nan naik hanya tunjangan itu saja nan saya sampaikan tadi, tunjangan beras lantaran kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga iba dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," kata Adies Selasa (19/8).

Kendati demikian, Adies langsung menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi personil DPR RI.

"Saya mau penjelasan mengenai dengan kemarin ada beberapa perihal nan saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, rupanya tidak ada kenaikan, baik itu penghasilan maupun tunjangan seperti saya sampaikan," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).

(lir/lir)