Eks Komisioner Kompolnas Setuju Soal Kenaikan Anggaran Polri, Ini Analisisnya

Jakarta -

Eks komisioner Kompolnas Poengky Indarti sepakat dengan permintaan kenaikan anggaran Polri untuk 2026. Kenaikan anggaran tersebut sebesar Rp 63,7 triliun.

"Sebagai pemerhati kepolisian, saya sangat setuju. Ketika menjadi Komisioner Kompolnas, saya berjamu ke satwil-satwil (satuan wilayah) dan satker-satker (satuan kerja), apalagi hingga ke pelosok-pelosok, perbatasan negara, dan wilayah-wilayah terluar. Saya memandang tetap banyak kekurangan biaya Polri bagi kebutuhan peningkatan profesionalitas SDM Anggota," ujar Poengky kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

Poengky juga memandang keterbatasan perangkat material unik (almatsus), anggaran sarana prasarana (sarpras), biaya operasional baik untuk penegakan norma maupun aktivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penghasilan dan tunjangan personil Polri. "Apalagi ada dua polda baru di Papua Tengah dan Papua Barat Daya nan perlu mendapat perhatian agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," sambung Poengky.

Poengky menilai Polri perlu memodernisasi sarpras untuk mengimbangi modus kejahatan di era perkembangan zaman. Karena, lanjut dia, kejahatan kian canggih.

"Harus memodernisasi sarana prasarananya untuk menangani kasus-kasus kejahatan nan kian canggih," ucap Poengky

Poengky menyadari penghasilan polisi di Indonesia terendah dibanding negara,-negara area ASEAN. Perbandingan mencolok, tambah Poengky, juga tercermin dari penghasilan polisi Indonesia nan mengikuti misi perdamaian PBB di negara konflik.

"Terkait kesejahteraan personil Polri, jika kita bandingkan dengan penghasilan Kepolisian di negara-negara ASEAN, penghasilan polisi Indonesia termasuk nan terendah. Saya bandingkan juga performa polisi Indonesia nan mengikuti misi perdamaian di luar negeri, misalnya seperti misi PBB di Darfur Sudan, di sana polisi kita digaji sekitar Rp 18 juta, makan-minum-tempat tinggal dan sarana prasarana komplit dan modern, serta didukung asuransi nan memadai," jelas Poengky.

Dia menyebut kesejahteraan personel berakibat pada profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dengan kesejahteraan nan cukup, Poengky memandang keahlian polisi-polisi Indonesia nan ikut dalam misi PBB condong unggul di banding polisi dari negara lain.

"Sehingga menjadikan polisi kita sangat ahli dan terbaik jika dibandingkan dengan kepolisian negara-negara lain apalagi diakui oleh PBB. Nah, di Indonesia, anggaran memang terbatas sejak dulu," tutur dia.

Dia berambisi Polri betul-betul dapat memaksimalkan keahlian dengan kesejahteraan nan cukup dan akomodasi nan menunjang tantangan tugas. Dia lampau menyinggung soal reformasi kepolisian di Georgia.

"Oleh lantaran itu tetap banyak kekurangan anggaran Polri nan perlu dipenuhi negara, agar Polri kita betul-betul ahli dan dilengkapi dengan akomodasi nan modern. Perlu kita lihat Reformasi Kepolisian di Georgia, di mana Pemerintah Georgia melengkapi polisi-polisinya dengan peralatan modern, meningkatkan gajinya, serta melengkapi sarana prasarananya, sehingga Reformasi Kepolisian Georgia menjadi salah satu Reformasi Kepolisian nan terbaik di dunia," terang Poengky.

Di banding dengan Georgia, Poengky memandang reformasi Polri tak signifikan padahal waktunya bersamaan. Poengky menyebut anggaran operasional Polri baru mulai dibenahi 10 tahun belakangan.

"Sementara Reformasi Polri nan waktunya nyaris berbarengan dengan Georgia, tidak didukung dengan biaya nan cukup. Baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran Polri mulai membaik," sebut Poengky.

"Tambahan anggaran untuk peningkatan profesionalitas SDM, sarana prasarana, operasional, penegakan norma dan menjaga harkamtibmas juga sangat krusial lantaran Polri sudah menjadi organisasi kelas bumi dan persiapan menyongsong Indonesia Emas 2045," lanjut dia.

Seiring kenaikan anggaran, Poengky berambisi Polri betul-betul menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan Polri diharapkan bisa mengawasi ketat anggotanya agar tak melakukan pelanggaran.

"Sebagai tanggungjawab jika anggaran Polri dinaikkan, maka seluruh personil Polri wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, meningkatkan pengawasan melekat agar tidak ada personil nan melakukan pelanggaran, dan segera menindak tegas jika ada pelanggaran," kata Poengky.

Dia lampau menyoroti polisi-polisi nan bergaya hidup mewah. Bagi Poengky, justru polisi-polisi tersebut perlu disanksi oleh lembaga lantaran menimbulkan kesan negatif dan merugikan polisi-polisi lainnya nan kesejahteraannya tetap minim.

"Memang kudu diakui tetap ada polisi-polisi kita dan keluarganya nan bergaya hidup mewah. Justru mereka itu nan kudu diberikan balasan tegas lantaran mencoreng nama baik lembaga dan merugikan anggota-anggota Polri nan lainnya nan kesejahteraannya tetap minim," pungkas dia.

(aud/fjp)