Gus Ipul Tegaskan Penerima Bansos Yang Terlibat Judol Akan Dievaluasi

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan rekening penerima support sosial (bansos) nan terbukti digunakan untuk aktivitas gambling online bakal dilakukan edukasi dan evaluasi, bisa saja dicoret dari daftar penerima bansos.

"Saya setuju untuk melakukan pertimbangan dan melakukan perombakan kebijakan nan baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan alim terhadap patokan nan ada," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam obrolan berbareng Ketua Tim Humas PPATK M Natsir Kongah dan master kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.

Sebelumnya, menindaklanjuti pengarahan Presiden Prabowo agar bansos kudu tepat sasaran, Kemensos telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos nan lebih dari 10 apalagi 15 tahun.

"Kami sebenarnya mau mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat nan sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi," lanjutnya.

Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos kemudian menyerahkan nomor-nomor rekening tersebut kepada PPATK.

"Atas dasar pelaporan info dari Kementerian Sosial, itu kita menemukan jutaan rekening bansos nan tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos mengenai gambling online," ujar Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir.

Ia mengungkapkan menurut info dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan info 9,7 juta NIK nan tercatat sebagai pemain gambling online pada 2024, ditemukan sebanyak 571.410 NIK nan terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus terlibat dalam aktivitas gambling online.

"Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi gambling dengan total deposit mencapai Rp957 miliar, dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar," jelasnya.

Menurutnya, perihal ini bukan sekadar pelanggaran administratif, namun sudah termasuk penyalahgunaan sistem support negara untuk aktivitas ilegal.

Menanggapi temuan tersebut, Gus Ipul menyatakan bahwa ini bakal dijadikan bahan pertimbangan dalam penyaluran bansos berikutnya.

"Ini bagian langkah pemerintah khususnya Kementerian Sosial, menindaklanjuti pengarahan presiden dalam rangka memastikan bansos tepat sasaran," jelas Gus Ipul.

Pada waktu nan sama, Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai bahwa baru kali ini ada langkah konkret untuk menelusuri rekening penerima bansos, guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan biaya support untuk gambling online.

"Di publik dugaannya dua, bermain secara individual, dugaan kedua sifatnya ada nan mengatur, sehingga ini bisa bermain secara 'cantik' bahasanya. Hingga saat ini baru sekarang dilakukan setelah menteri baru ini dan kebijakan presiden nan sekarang, nan dulu kan sudah berjalan lama. Ini pun dari tahun 2022 sampai 2024 nan sudah dianalisa dan itu baru satu bank," ujar Trubus.

Trubus mengungkapkan jika pelanggaran dilakukan secara individu, bisa diberikan hukuman edukatif. Namun jika ada keterlibatan pihak lain seperti bandar, maka investigasi lebih dalam perlu dilakukan. Ia juga menyoroti pentingnya peran pendamping PKH dalam mencegah penyalahgunaan bansos.

Gus Ipul menyambut baik kritik publik dan membujuk masyarakat ikut berkedudukan mengawasi.

"Bisa melalui jalur umum dengan lapor mulai dari RT/RW sampai Bupati. Bisa lewat aplikasi alias call center kami," tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya literasi bagi penerima bansos untuk mengetahui hak-haknya dengan baik.

"Hingga hari ini partisipasi masyarakat semakin banyak kami mendapat 500 ribu lebih masyarakat nan mengusulkan keluarga/tetangganya dan menyampaikan info dengan nama dan identitas nan jelas disertai foto," tambahnya.

Dua perihal tersebut bakal diverifikasi langsung ke lapangan melalui aktivitas groundchecking berbareng BPS, sebelum datanya dimasukkan ke sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nan baru, ialah DTSEN.

Gus Ipul menyatakan setuju pendamping PKH ikut bertanggung jawab jika KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terlibat gambling online. Identitas pendamping bakal dilacak dan dijadikan bahan pertimbangan perjanjian kerja.

Lebih jauh, dia mengungkap adanya penerima bansos nan saldo rekeningnya lebih dari Rp1 juta hingga Rp2 juta.

"Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut lantaran pada umumnya, nan namanya bansos langsung dipergunakan. Prinsipnya ini kudu diedukasi dulu jika memang pelanggarannya berat pasti bansosnya bakal dievaluasi," tegasnya.

Menutup diskusi, dia memastikan bahwa langkah terdekat nan dilakukan Kemensos adalah melanjutkan proses verifikasi lapangan, sekaligus menjadikan seluruh temuan ini sebagai bahan pertimbangan untuk penyaluran bansos triwulan III.

(ega/ega)