Komisi I Dpr Uji Calon Dubes As-watap Pbb Akhir Pekan Ini Jika Diizinkan

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya berencana menggelar fit and proper test calon Duta Besar (Dubes) untuk Amerika Serikat (AS) hingga Wakil Tetap (Watap) RI di PBB akhir pekan ini. Dave mengatakan pihaknya saat ini tetap menunggu izin dari ketua DPR RI.

"Ya, nggak apa-apa kan (Sabtu-Minggu), biar cepat," kata Dave kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

"Makanya gini, ini kan bukan hari kerja, makanya kudu sesuai izin pimpinan, kelak kita sesuaikan. Tapi pastinya namanya aktivitas di Komisi I, ya pasti di ruang Komisi I-lah," sambungnya.

Menurutnya, jika akhir pekan ini penyelenggaraan fit and proper test dapat diselesaikan, dapat segera dikembalikan ke pemerintah. Meski begitu, Dave mengatakan penyelenggaraan fit and proper test pada akhir pekan tetap memerlukan izin pimpinan.

"Ya, nggak apa-apa (di weekend). Kan tadi saya bilang, jika diizinkan oleh ketua DPR, ya bisa saja," ujarnya.

Dave mengatakan nantinya fit and proper test calon dubes dari 24 negara bakal digabungkan dalam dua hari. Mereka bakal terbagi dalam beberapa sesi.

"Fit and proper test-nya itu biasa dilakukannya itu dari, nan terdahulu ya, itu biasanya dibagi ke per sesi. Per sesi itu antara 4-5 calon dubes. Nanti, ya kita lihatlah, satu alias tiga sesilah, dari misalkan pagi, siang, sore," jelasnya.

Dave menegaskan fit and proper test nan dilakukan bukan untuk memilih dari beberapa calon, melainkan menguji lulus alias tidaknya.

"Jadi kita bukan melakukan pemilihan. Kita melakukan menerima alias menolak. Ya, jadi kita uji kelayakan. Jadi jika layak, berfaedah lolos. Kalau tidak layak, berfaedah tidak lolos," ujar dia.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengatakan DPR telah menerima nama-nama calon dubes RI untuk 24 negara. Puan mengatakan nama-nama itu termasuk calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan Wakil Tetap (Watap) RI di PBB.

"Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama berkarakter rahasia. Kemudian pembahasannya pun berkarakter rahasia. Karena ini menyangkut nama dan mengenai dengan integritas dan lain sebagainya," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

"Namun bisa saya sampaikan usulan negara nan disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara," sambungnya.

(amw/rfs)