Legislator Cecar Menpar Soal Juliana Marins: Nggak Bisa Lempar Tanggung Jawab

Jakarta -

Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, dicecar personil DPR RI mengenai kasus penduduk Brasil, Juliana Marins, nan meninggal bumi usai terjatuh di Gunung Rinjani. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Widiyanti tak lempar tanggung jawab ke kementerian lain lantaran saling berkaitan.

Mulanya personil Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, bertanya kepada Widiyanti mengenai pengawasan di Gunung Rinjani. Ia menyoroti jasa tour guide, porter, hingga pemindahan darurat nan dinilai memerlukan waktu nan lama.

"Apakah ada batas jumlah pendaki per hari? Saya berbincang masalah musibah nan menimpa Juliana Marins ya, nan baru-baru ini menjadi pemberitaan dan cukup memberikan negative publication buat kita lantaran masalah security dari tourism kita," ujar Samuel dalam rapat di DPR, Kamis (3/7/2025).

Ia menyoroti pemberitaan negatif ke pariwisata di RI akibat peristiwa itu. Samuel menyinggung proses pemindahan Juliana di momen darurat.

"Karena berasas berita, korban ini tetap terlihat hidup waktu dalam pantauan drone tapi lantaran pertolongannya sangat terlambat, akhirnya tidak dapat tertolong kembali. Dan ini bukan hanya masalah negative publication, tapi ini berasosiasi dengan nyawa seseorang, nan tentunya akhirnya ini menjadi bad publication buat tourism kita nan menyangkut security dari para tourism dunia," ungkapnya.

Menpar Widiyanti mengatakan sebenarnya pengelolaan Gunung Rinjani ada pada kewenangan Kementerian Perhutanan (Kemenhut). Kendati demikian, pihaknya telah berkoordinasi antarkementerian menyikapi perihal itu.

"Memang unik wisata Gunung Rinjani itu adalah ranah dari Kementerian kehutanan. Izin-izin dari penyediaan jasa wisata alam, dan upaya untuk melakukan penjualan tiket ada di bawah Kementerian Kehutanan. Makanya kita melakukan koordinasi, contohnya untuk kapal laut juga persetujuan nelayan itu ada di Menteri KKP, pengawasan," ujar Widiyanti.

"Dalam waktu dekat kita bakal melakukan rapat-rapat dan kami juga telah membikin tim penanggulangan krisis, tim
kami concern mengenai keselamatan. Memang pariwisata itu gambaran bangsa ya," tambahnya.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay menyentil Widiyanti. Ia mengatakan tak bisa untuk melempar tanggung jawab ke kementerian nan lain.

"Ibu kan tadi menyebut nan soal keamanan itu ini adalah tugasnya Kementerian Kehutanan, Saudara Raja Juli Antoni ya. Tadi Ibu jelasin kok barusan," kata Saleh.

"Pertanyaan saya begini, ini kan pemerintah itu satu lho Bu, prinsipnya itu sebenarnya satu. Memang tanggung jawabnya itu mungkin berbeda-beda," tambahnya.

Ia mengatakan antarkementerian pasti saling terkait. Saleh menyebut jangan saling lempar tanggung jawab di pemerintahan.

"Tapi unik soal ini, nan saya tanya Juliana itu nan berangkat ke Rinjani itu sedang wisata alias sedang studi apa kehutanan? Kan dia naik gunung, naik gunung itu bagian dari wisata alias nggak? Wisata," ujar Saleh.

"Karena itu, itu tidak bisa saling lempar begitu. Pemerintah bagusnya 'kami sedang bekerja-sama dengan seluruh kementerian nan ada untuk melakukan pengamanan gimana agar orang datang ke Indonesia itu aman, jadi nggak takut'. Jadi jangan bilang tanggung jawabnya Raja Juli Antoni, kelak dia pusing juga Ibu, bareng aja jalan bersama," imbuhnya.

(dwr/jbr)