Legislator Kritisi Usul Perpanjang Usia Pensiun Tni: Banyak Perwira Nganggur

Jakarta -

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) berbareng dengan master membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Dalam rapat tersebut, personil Komisi I DPR Fraksi Demokrat Frederik Kalalembang berambisi usulan perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI dikaji ulang.

"Bagaimana mau ditambah lagi jadi 60 apalagi 62 tahun nah ini mungkin nan kudu dipikirkan," kata Frederik dalam rapat tersebut, Senin (3/3/2025).

Frederik menyebutkan, usulan itu tidak sesuai lantaran banyaknya perwira TNI nan tidak mendapat penugasan alias non job. Sehingga jika masa pemisah usia TNI ditambah, perlu dipikirkan kembali.

"Mungkin juga di TNI bahwa sekarang banyak perwira khususnya perwira ini banyak nan nganggur pak lantaran tidak ada jabatan, non job," ucapnya.

"Nah, gimana mau ditambah lagi jadi 60 (tahun) apalagi 62 tahun nah ini mungkin nan kudu dipikirkan," tambah dia.

Dalam kesempatan nan sama, salah satu master nan hadir, Kusnanto Anggoro dari Centre for Geopolitics Risk Assessment juga menyampaikan perihal serupa. Hal nan perlu diperhatikan, kata dia, usulan perpanjangan masa pensiun perlu diperhatikan pengaruh sampingnya.

"Saya tidak terlalu setuju jika dikatakan ini menyelesaikan persoalan masa depan, kudu diperhitungkan juga side effect alias mungkin ini menimbulkan persoalan-persoalan nan bakal datang," kata dia.

Dirinya juga bertanya apakah usulan penambahan usia pensiun itu kebutuhan sekarang alias untuk masa depan. Dirinya menyinggung sebagian besar TNI nan tak mendapat penugasan berasal dari angkatan lama.

"Kenapa begitu? Sebab jika kita lihat sebagian besar dari mereka nan sekarang non job di TNI adalah mereka nan berasal dari angkatan-angkatan lama dan itu sebenarnya merupakan residual problem," ucapnya.

(ial/maa)