Menko Pmk Usul 2026 Tambah Anggaran Rp 207,2 M Untuk Stunting Hingga Ai

Jakarta -

Menko PMK Pratikno mengusulkan penambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 207,218 miliar. Pratikno mengatakan pemanfaatan penggunaan artificial intelligence (AI) dan penurunan stunting menjadi program unggulan di Kemenko PMK.

Hal itu disampaikan Pratikno dalam rapat kerja berbareng Banggar DPR dan para Menko Kabinet Merah Putih di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Pratikno mengatakan pagu sugestif Kemenko PMK tahun anggaran 2026 adalah Rp 106,8 miliar.

"Total kebutuhan anggaran nan kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, kemudian total pagu sugestif 2026 itu Rp 106,8 miliar," ujar Pratikno.

"Artinya ada kekurangan Rp 207,218 miliar, oleh lantaran itu kami mengusulkan permohonan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 207,218 miliar," sambungnya.

Pratikno mengatakan pengusulan penambahan anggaran itu agar pihaknya dapat menjalankan tugas. Selain itu, juga agar memenuhi kebutuhan manajemen, ialah shopping operasional dan shopping pegawai.

"Juga program-program koordinasi nan menjadi tugas kami ialah sinkronisasi koordinasi pengendalian selama 12 bulan. Kami cukup efisien dari segi infrastruktur, misal kita gedungnya juga sharing dengan Pak Muhamin Iskandar Pemberdayaan Masyarakat, jadi satu gedung digunakan untuk dua kemenko," ujarnya.

Lebih lanjut, Pratikno mengatakan penanganan stunting menjadi salah satu program unggulan. Mantan rektor UGM itu mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menurunkan nomor stunting di Indonesia.

"Stunting ini bukan hanya untuk asupan gizi alias kesehatan, tetapi juga mengenai dengan Pak Menko Infrastruktur, jadi sanitasi air bersih punya pengaruh besar terhadap penanganan stunting dan juga pernikahan dini," jelasnya.

"Jadi ini nan kami kawal, sampai tahun ini tetap 19,8%, tahun lampau 2024 nomor stunting di Indonesia, artinya 1 dari 5 anak adalah stunting," sambungnya.

Kemudian, kata dia, penanganan musibah juga menjadi program unggulan. Pratikno mengatakan setiap tahun kurang lebih terdapat 5.000 musibah di Indonesia dengan kebanyakan musibah hidrometeorologi.

"Ini melibatkan banyak sekali keterlibatan dengan Kemenko lain, tapi begitu musibah di bawah koordinasi PMK. Oleh lantaran itu kami juga sama-sama mengawal bersama, terutama dengan Menko Pangan dan Menko Infrastruktur untuk melakukan upaya pencegahan pengurangan bencana," jelasnya.

"Kasus banjir di Jabodetabek sekarang kita tangani secara serius lintas kemenko-an. Target 2026 proporsi kerugian ekonomi langsung akibat musibah relatif terhadap PDB 0,136% dan penurunan indeks resiko musibah 1,2%," sambung dia.

Selanjutnya, dia mengatakan program unggulan lainnya adalah pemanfaatan AI. Pratikno mengatakan pihaknya bakal konsentrasi terhadap sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam perkembangan digital.

"Dalam beberapa bulan, kita terus berkoordinasi road map nan disiapkan Komdigi, kami mendukung upaya Kemenko Polkam untuk sama-sama menangani ini," tuturnya.

"Dari sisi izin bukan urusan PMK, tapi dari sisi SDM kita concern supaya WNI tidak terjebak dengan masalah-masalah negatif dari perkembangan digital dan AI," imbuh dia.

(amw/rfs)