Pemprov Jakarta Buka Posko Pengaduan Ump 2025 Bulan Depan

Jakarta -

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membuka posko pengaduan mengenai upah minimum provinsi (UMP) 2025. Tujuannya, untuk memantau pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dari perusahaan-perusahaan di Jakarta.

"Posko dibuka Maret awal bulan menjelang Ramadan. Kita buat posko, (perusahaan) mana nan tidak mau sesuai dengan UMP. Nanti menjelang dua minggu (sebelum lebaran) kita turun ke lapangan. Biasanya kan 10 hari sebelum lebaran itu kudu sudah diberikan THR-nya," kata Hari kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan bakal memberikan surat info (SE) mengenai THR tiga minggu sebelum hari raya. Namun sebelum itu, Hari mengatakan pihaknya juga bakal melakukan mitigasi.

Hari menjelaskan andaikan ada perusahaan nan tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan THR kepada pegawainya, maka Pemprov Jakarta bakal melakukan audit finansial perusahaan tersebut. Setelah itu, katanya, ada opsi mediasi.

"Pertama kita audit dulu keuangannya. Biasanya jika tidak sesuai dengan UMP, mereka bakal menyampaikan bahwa saya defisit keuangan. Kita mediasi, akhirnya tenaga kerja ya sudah jika nggak bisa penuh (THR-nya) separuhnya. Jadi kesepakatan,"ungkapnya.

Namun jika tenaga kerja menuntut untuk THR dibayarkan secara utuh, Hari menjelaskan pihaknya bakal memandang kembali kondisi finansial perusahaan tersebut.

Menurutnya, jika perusahaan tetap bisa memberikan THR, maka perusahaan wajib memberikan THR secara utuh kepada pegawai. Namun, jika kondisi finansial perusahaan tidak memungkinkan, maka pihaknya bakal memediasi pihak perusahaan dan karyawan.

"Kalau memang tidak bisa memenuhi kewajibannya pasti ada sanksinya. Ada juga nan baru akhir tahun dibayar Desember. Tapi jika lewat Desember nggak bayar, kita berikan sanksi," tegasnya.

(bel/zap)