Pengumuman! Asn Boleh Mulai Wfa Hari Ini, Simak Aturannya

Jakarta -

Pemerintah resmi mengumumkan ASN dapat melakukan work from anywhere (WFA) mulai hari ini tanggal 24-27 Maret 2025. Simak aturannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 2/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Edaran tersebut dikeluarkan untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat.

Dikutip dari situs resmi MenPANRB, sebagai antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan libur berbareng Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, ketua lembaga pemerintah dapat melakukan penyesuaian penyelenggaraan tugas kedinasan pegawai ASN di lingkungan instansinya melalui kombinasi elastisitas dalam penyelenggaraan tugas kedinasan di instansi (work from office/WFO), penyelenggaraan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH), dan/atau letak lain nan ditetapkan oleh ketua lembaga pemerintah (work from anywhere/WFA).

Berikut ini poin-poin krusial dalam surat info MenPANRB tentang WFA ASN.

• Penyesuaian penyelenggaraan tugas kedinasan dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan libur berbareng Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, ialah pada Senin, 24 Maret 2025 sampai Kamis, 27 Maret 2025. Dengan demikian, WFO, WFH, dan/atau WFA ASN dilaksanakan pada tanggal 24-27 Maret 2025.
• Selama penyesuaian penyelenggaraan tugas kedinasan, ketua lembaga pemerintah membagi jumlah pegawai nan melaksanakan tugas kedinasan secara WFO, WFH, dan WFA dengan merujuk pada jumlah pegawai dan karakter jasa pemerintahan.
• Pimpinan lembaga pemerintah memastikan bahwa penyesuaian penyelenggaraan tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

(wnv/aud)