Sahroni Yakin Ppatk Salah Artikan Arahan Prabowo Soal Blokir Rekening Dormant

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tidak menampik support Presiden Prabowo Subianto terhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening tidak aktif alias dormant. Namun, dia percaya PPATK salah mengartikan support Presiden Prabowo tersebut.

"Saya percaya visi dan kebijakan Presiden itu pasti pro rakyat dan demi kebaikan bangsa. Namun terkadang pengarahan kebijakan nan diberikan disalah artikan eksekusinya oleh bawahannya," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (1/8/2025).

Ia percaya nan dilakukan PPATK bukan lah nan diinginkan oleh Presiden Prabowo. Sebab, kata dia, langkah PPATK menyusahkan rakyat.

"Jadi arahannya A eksekusinya Z. Karena saya tidak percaya eksekusi kebijakan ini nan presiden mau, jelas ini menyusahkan rakyat terutama rakyat kecil," ucapnya.

Karena itu, dia mendorong PPATK ke depannya lebih teliti lagi dalam mengartikan pengarahan Presiden Prabowo. Menurutnya, perlu ada kajian hingga evaluasi, khsusunya mengenai pemblokiran rekening dormant.

"Jadi saya kira, kedepannya pengarahan kebijakan presiden kudu dieksekusi dengan kajian-kajian kemasyarakatan nan teliti. Intinya jangan sampai merugikan masyarakat, sekarang berhentikan dulu dan pertimbangan kembali untuk langkah kedepannya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, PPATK menyatakan bahwa transaksi gambling online (judol) menurun drastis usai langkah pemblokiran rekening tidak aktif 3-12 bulan alias rekening dormant dilakukan. PPATK menyebut Presiden Prabowo Subianto mendukung langkah ini.

"Presiden kemarin manggil (ke Istana) untuk perihal lain. Beliau mendukung, lantaran ini untuk memproteksi kewenangan dan kepentingan publik, dijaga dari upaya penyimpangan oleh pihak-pihak nan tidak bertanggung jawab," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Jumat (1/8).

Ivan menegaskan bahwa saldo rekening nan diblokir tersebut tidak bakal dirampas negara. Hal ini katanya demi mencegah sejumlah tindak pidana seperti judol hingga tindak pidana pencucian duit (TPPU).

"Lagian siapa nan bilang rekening dirampas negara segala? Ada-ada aja. Emangnya tega membiarkan akibat sosial dari judol ini terjadi, bunuh diri, jual diri, jual anak, bercerai, upaya hancur, bangkrut, dan lain-lain," ujarnya.

(maa/aud)