Sekolah Rakyat, Jalan Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Jakarta -

Tidak ada nan lebih memilukan selain memandang anak-anak Indonesia terpupus angan masa depan hanya lantaran terlahir dari family miskin. Kemiskinan kerap menjadi lingkaran setan nan diwariskan antar generasi.

Di tengah tantangan itu, pendidikan adalah jalan paling nyata untuk memutus lingkaran tersebut. Seperti kata Nelson Mandela, "Pendidikan adalah senjata paling kuat untuk menghancurkan kemiskinan."

Kita semestinya bisa bermufakat bahwa kemiskinan tak boleh jadi takdir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat, lebih dari 25 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dan sebagian besar berasal dari family nan nyaris tak mempunyai akses pendidikan layak.

Survey Indonesia Family Life di 2014 menunjukkan 64,5% anak dari orang tua dalam kategori miskin bakal tetap miskin di masa depan.

Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan erat antara pendidikan dan kemiskinan. Semakin lama seseorang bersekolah, peluangnya keluar dari kemiskinan jauh lebih besar. Bank Dunia (2021) apalagi mencatat bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4 persen.

Inilah nan menjadi injakan utama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menggagas Sekolah Rakyat. Beliau selalu menekankan amanah UUD 1945 di bagian pembukaan bahwa negara wajib memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan salah satunya dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia lewat pendidikan.

Sekolah Rakyat sebagai program transformatif bermaksud agar tak ada lagi anak Indonesia kehilangan akses pendidikan hanya lantaran aspek ekonomi. Dalam beragam kesempatan, Presiden menegaskan, "Pendidikan adalah penentu apakah bangsa ini bakal menjadi negara maju alias tetap miskin." Target Indonesia mencapai kemiskinan 0% dan pertumbuhan ekonomi 8% hanya mungkin tercapai jika setiap anak bangsa mendapat pendidikan berkualitas.

Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama dengan akomodasi setara sekolah unggulan. Bedanya, sekolah ini menyasar anak-anak dari family paling rentan, ialah mereka nan masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem berasrama memastikan setiap siswa mendapatkan lingkungan belajar nan kondusif, gizi nan seimbang, serta pembinaan karakter nan intensif.

Mereka bakal mendapatkan pendidikan akademis, penanaman nilai kebangsaan, hingga keahlian teknologi nan relevan dengan kurikulumnya nan sudah terintegrasi dengan pendidikan vokasional dan penguatan karakter. Seluruh biaya pendidikan, asrama, dan akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, Sekolah Rakyat adalah bagian dari ikhtiar besar memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas.

Program ini juga dirancang sebagai ruang belajar nan kondusif dan inklusif. Semua anak nan memenuhi kriteria berkuasa mendapat kesempatan nan sama, tanpa memandang asal-usul alias latar belakang.

Pemerintah menargetkan setidaknya membangun 200 sekolah rakyat berasrama tahun ini untuk jenjang SD, SMP dan SMA, nan bisa menampung sekitar 20 ribu lebih murid.

Sebentar lagi, program ini bakal dimulai. Tahap awalnya siap bergulir dengan support nyata beragam pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak mungkin hanya ditopang pemerintah pusat. Kuncinya adalah sinergi dengan wilayah agar program ini betul-betul datang di tengah masyarakat nan membutuhkan.

Di beragam daerah, antusiasme terlihat nyata. Sejumlah kepala wilayah diantaranya dari Sibolga, Gresik, hingga Papua Tengah bergerak sigap mempersiapkan lahan, infrastruktur, dan sosialisasi. Beberapa apalagi membentuk tim unik untuk memfasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Dukungan juga datang dari Kementerian Kesehatan nan menggelar pemeriksaan kesehatan cuma-cuma bagi seluruh calon siswa mulai 7 Juli 2025. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut dilibatkan sejak awal untuk memastikan Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar nan kondusif dan ramah anak.

Semangat nan sama datang dari para calon guru. Tak sedikit lulusan terbaik perguruan tinggi terpanggil mendaftar sebagai pengajar Sekolah Rakyat. Mereka memandang ini bukan sekadar profesi, melainkan panggilan untuk ikut membangun masa depan Indonesia.

Dukungan publik juga terus menguat. Survei Litbang Kompas mencatat, 94,4 persen masyarakat mendukung penuh Sekolah Rakyat, dan 83,9 persen percaya program ini efektif memutus rantai kemiskinan jika dijalankan dengan baik.

Tentu, di tengah antusiasme, muncul juga bunyi kritis. Beberapa pihak mengkhawatirkan efektivitas, stigma sosial, hingga potensi dualisme pendidikan. Semua masukan adalah bagian dari dinamika sehat dalam masyarakat demokratis. Pemerintah pun membuka ruang perbincangan untuk menyempurnakan program ini.

Namun perlu ditegaskan, Sekolah Rakyat bukan pengganti alias pesaing sekolah nan ada. Justru sebaliknya, ini adalah pelengkap untuk menjangkau anak-anak dari family paling rentan nan selama ini susah mengakses pendidikan bermutu.

Isu stigma juga menjadi perhatian serius. Karena itu, beragam pihak dilibatkan sejak awal agar sekolah ini betul-betul terbuka, ramah anak, dan tidak memberi ruang bagi diskriminasi. Nama "Sekolah Rakyat" adalah simbol kehadiran negara di tengah rakyat, memastikan pendidikan berbobot bukan hanya milik segelintir orang.

Bagi family pekerja tani, nelayan, alias pekerja informal di pelosok negeri, Sekolah Rakyat adalah jawaban atas angan nan selama ini terasa jauh. Kini, anak-anak mereka punya kesempatan mengenyam pendidikan layak tanpa terbebani biaya.

Salah satu penerima faedah program ini ialah Naila, siswi kelas VI SD di Makassar. Ayahnya hanya seorang ahli parkir dan ibunya bekerja serabutan. Naila mendaftar dan sukses lolos menjadi penerima danasiwa Sekolah Rakyat. "Saya mau jadi pembimbing dan membantu orang tua. Semoga sekolah ini jadi jalan mengubah hidup kami," kata Naila penuh semangat.

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar sasaran angka, melainkan komitmen membangun negeri nan sejahtera, adil, dan setara. Semua itu berasal dari memastikan setiap anak mendapat kewenangan nan sama atas pendidikan berkualitas.

Sekolah Rakyat adalah salah satu jalannya. Program ini menunjukkan negara hadir, khususnya untuk mereka nan selama ini tertinggal.

Tantangan tentu tidak ringan, dan pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan gotong royong, sinergi pusat dan daerah, serta partisipasi semua pihak secara konsisten dan berkelanjutan. Karena membangun masa depan Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Mari kita pastikan tak ada satu pun anak negeri nan tertinggal. No One Left Behind.

Adita Irawati. Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan.

(rdp/rdp)