Semua Bantuan Asing Disetop, As Hentikan Pendanaan Untuk Pasukan Keamanan Palestina | Family Opera Initiative

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan untuk pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) sebagai bagian dari pembekuan support asing nan lebih luas.

Menurut laporan Washington Post, pemotongan biaya oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump terjadi saat PA berjuang untuk menjaga keamanan di Tepi Barat nan diduduki dan mempersiapkan peran potensial dalam mengatur Jalur Gaza.

Juru bicara pasukan keamanan PA Brigadir Jenderal Anwar Rajab mengatakan kepada Washington Post bahwa AS adalah donor utama nan mendukung program training keamanan.

Meskipun ada pembekuan, seorang mantan pejabat Israel mengatakan instansi Koordinator Keamanan AS di Yerusalem tetap beraksi dan "para donor lain telah berkomitmen menutupi kekurangannya."

Namun, seorang pejabat training keamanan Otoritas Palestina mengatakan beberapa program telah dibatalkan dan pertemuan nan direncanakan dengan para pejabat AS tentang operasi keamanan di Jenin telah ditunda.

Otoritas Palestina, nan dipimpin Presiden Mahmoud Abbas, tidak bisa bayar penghasilan pegawai negeri secara penuh sejak November 2021.

Palestina nan diduduki tetap berjuntai pada Israel untuk perdagangan luar negerinya, dengan nyaris semua impor dan ekspor berasal dari Israel alias titik-titik nan dikuasai Israel.

Israel telah menahan bea cukai nan dipungut atas nama pemerintah Palestina selama berbulan-bulan.

Sementara itu, tentara pendudukan Israel melakukan operasi militer di Tepi Barat utara sejak 21 Januari, hanya dua hari setelah gencatan senjata diberlakukan di Gaza.

Aksi militer Israel menewaskan lebih dari 55 penduduk Palestina dan membikin ribuan orang mengungsi di Tepi Barat, menurut pejabat Palestina.

Ketegangan meningkat di seluruh Tepi Barat nan diduduki, di mana 917 penduduk Palestina telah tewas dan nyaris 7.000 orang lainnya terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim terlarangan sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

(sya)