Temui Kadin, Menpan-rb Dukung Potensi Kolaborasi-transformasi Dunia Usaha

Jakarta -

Tata kelola pemerintahan nan transformatif melalui pemanfaatan tren teknologi digital terus dikebut untuk mengakselerasi pelayanan nan menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mempercepat perihal ini diperlukan orkestrasi kebijakan lintas sektor di lembaga pemerintah.

Tidak terbatas sinergi dan koordinasi antar lembaga pemerintah, pihak swasta pun dinilai berkesempatan untuk berkontribusi dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.

"Kami senang dengan adanya kesempatan kerjasama bumi upaya dalam mempercepat transformasi digital pemerintah. Karena di samping bisa meningkatkan jasa kepada masyarakat, kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Hal ini disampaikan Rini saat pertemuan dengan jejeran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, di Jakarta, Selasa (25/2). Berdasarkan Prioritas Nasional (PN) ke-7, konsentrasi utama adalah penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan sasaran utama nan mau dicapai adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan nan adaptif dan bisa memberikan pelayanan nan prima.

Menurut Rini, berasas PN ke-7, KADIN berpotensi besar menjadi mitra sinergis dengan berkedudukan aktif mendukung penerapan RPJMN 2025-2029. Dukungan KADIN dapat diberikan melalui beberapa key points kerjasama pada sejumlah area strategis.

Dukungan tersebut dapat berupa penguatan teknologi digital melalui investasi dan kemitraan, serta support untuk mengambil jasa digital pemerintah di masyarakat maupun bumi usaha. Dengan best practices nan ada dari bumi usaha, KADIN dapat mendukung percepatan transformasi digital pemerintah.

Selanjutnya, KADIN dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kapabilitas keamanan siber bagi pemerintah melalui standar industri, dan bekerja-sama dalam mitigasi akibat serangan siber melalui forum obrolan dan simulasi keamanan siber. Rini mengungkapkan tidak hanya mengenai teknologi, KADIN pun dinilai berpotensi dalam pengembangan SDM Digital untuk Pemerintahan.

Pengembangan ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan training dan sertifikasi digital bagi ASN, serta bekerja-sama dengan pemerintah dalam riset dan pengembangan teknologi (termasuk AI, big data, IoT) untuk efisiensi birokrasi. Rini mengatakan melalui kerjasama nan berorientasi pada shared program dan shared activities dengan berfokus pada pencapaian shared outcome tersebut, pihaknya dapat mengakselerasi transformasi digital nasional demi mewujudkan birokrasi nan modern, pelayanan publik nan prima, serta suasana integrasi ekonomi, dan finansial digital nasional.

KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bagian perekonomian. Pembentukan KADIN bermaksud untuk mewujudkan bumi upaya Indonesia nan kuat dan berkekuatan saing tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Transformasi Teknologi dan Digital Teguh Ananta Wikrama menyampaikan kesiapan KADIN dalam mendukung transformasi digital pemerintah baik dari segi teknologi maupun SDM. Teguh menyebut pihaknya siap berkontribusi untuk memperkuat kerjasama pemerintah dan bumi upaya dalam transformasi digital pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

(akd/akd)