Terbongkar Dugaan Korupsi Kelola Sampah Di Tangsel Puluhan Miliar

Serang -

Korupsi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan, Banten, terbongkar. Nilai korupsi mencapai Rp 75,9 miliar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tangerang Selatan (Kadis LH Tangsel) Wahyunoto Lukman (WL) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan sampah anggaran 2024. Setelah menjalani pemeriksaan interogator Kejati Banten, Wahyunoto Lukman langsung ditahan.

Saat digiring ke mobil tahanan, Wahyunoto mengenakan baju tahanan berwarna merah muda. Tak ada komentar nan keluar dari mulut Wahyunoto.

Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna, mengatakan penetapan tersangka Wahyunoto dilakukan setelah tim jaksa menahan tersangka SYM selaku kepala PT EPP. Belum dijelaskan kerugian negara dalam kasus korupsi ini.

"Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan penahanan terhadap Tersangka WL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, nan kasus posisinya tetap sama seperti kemarin," kata Rangga kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Modus Korupsi Kelola Sampah

PT EPP sendiri tadinya hanya mempunyai aktivitas upaya pengangkutan sampah. Tersangka Wahyunoto meminta SYM membikin PT itu mempunyai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sebagai perusahaan pengelolaan sampah.

"Dalam mempersiapkan proses pengadaan pekerjaan untuk memenangkan PT EPP dalam proses tender, WL telah bersekongkol dengan SYM," ujar Rangga.

Tender senilai Rp 75,9 miliar itu kemudian dibagi dua dan dilaksanakan oleh PT EPP. Yaitu anggaran untuk pengangkutan sampah Rp 50,7 miliar dan pengelolaan Rp 25,2 miliar.

Setelah itu, kedua tersangka kemudian membentuk CV Bank Sampai Induk Rumpintama (BSIR). Tersangka Wahyunoto menunjuk Sulaeman, tukang kebunnya, sebagai kepala operasional dan Agus Syamsudin sebagai kepala utama. Kesepakatan ini dibuat pada Januari 2024 di Cibodas, Rumpin, Bogor

CV BSIR ini menurut Rangga adalah perusahaan nan didesain oleh kedua tersangka sebagai sub kontraktor untuk item pengelolaan sampah. Padahal, baik CV BSIR dan PT EPP tidak mempunyai kapabilitas dan pengalaman dalam pengelolaan sampah.

"Karena PT EPP tidak mempunyai kapabilitas dan pegalaman dalam pekerjaan pengelolaan sampah," tegasnya.

Sampah di Tangsel Dibuang ke Bogor-Bekasi

Karena tak punya kapabilitas dan pengalaman dalam pengelolaan sampah, Pemkot Tangsel nan bekerja sama dengan PT EPP hanya membuang sampah begitu saja ke lahan kosong alias dengan sistem pembuangan open dumping. Tidak ada pengelolaan lebih lanjut padahal pembuangan seperti ini tidak sesuai dengan izin dan tidak sesuai ketentuan.

"Itu sudah tidak diperkenankan lagi seperti itu kurang lebih," ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Banten Himawan.

Proses pembuangan sampah itu rupanya dikeluhkan oleh penduduk setempat. Apalagi itu menjadi pembuangan sampah terlarangan dan bukan kategori Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

"Area Desa Gintung itu dikomplain lantaran di wilayahnya terjadi tempat pembuangan sampah terlarangan lantaran untuk tempat pembuangan akhir itu ada kriteria-kriteria nan telah diatur di dalam peraturan menteri," ujarnya.

Ia menambahkan, tersangka Wahyunoto ini dibantu oleh mantan ASN di Pemkot Tangsel berjulukan Zeki Yamani. Khususnya dalam penentuan lokasi-lokasi pembuangan sampah Tangsel nan tidak sesuai seperti dalam kontrak.

Dalam waktu dekat, interogator rencananya bakal memanggil dan meminta keterangan ke saksi Zeki. Ia juga tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah di tahun 2024 ini.

"Dalam waktu dekat mungkin bakal kami panggil juga nan berkepentingan dalam kapabilitas sebagai saksi," paparnya.

(isa/isa)