Wamenaker Ungkap Problem Yang Dihadapi Pabrik Di Ri: Proposal Ormas-ormas

Garut -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mengungkapkan kesulitan nan dialami pengusaha-pengusaha untuk mendirikan pabrik. Pada peresmian pabrik sepatu di Garut, Jawa Barat dia mengatakan banyak pabrik terkendala 'perizinan' terlarangan dari organisasi masyarakat (ormas) dadakan.

Di setiap momen jelang hari raya, banyak pabrik-pabrik mendapat proposal dari ormas. Proposal-proposal tersebut kerap membebani pabrik lantaran isinya adalah permintaan uang.

"Memang kita pahami bahwa problem industrial hari ini adalah persoalan izin, persoalan preman-preman, punten pisan ormas-ormas nan dadakan. Bayangkan di Indonesia ini ulang tahunnya banyak. Hari raya, kirim proposal, 17-an (perayaan kemerdekaan) kirim proposal, tahun baruan kirim proposal, ulang tahun ormas kirim proposal. Ulang tahun ketua umumnya, kirim proposal juga. Sampai begitunya," tutur Noel di pabrik sepatu PT Noble Indonesia, Senin (3/3/2025).

Noel mengatakan pabrik-pabrik tidak lagi perlu memberikan duit kepada ormas. Menurut Noel perusahaan tersebut telah membayarkan pajak kepada negara sehingga tidak perlu lagi ada biaya lainnya.

"Ya, akhirnya tadi ditegaskan oleh Pak Gubernur, perihal itu semoga tidak ada lagi. Karena pajak perusahaan itu sudah dibayarkan ke negara," kata Noel.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengatakan perihal nan sama. Deddy mengatakan banyak orang menganggap pabrik adalah sumber uang, namun sebenarnya dugaan tersebut salah.

"Orang menganggap pabrik sumber duit. proposal ke pabrik, maulidan ke pabrik, rajaban ke pabrik, agustusan ke pabrik, lomba karangtaruna ke pabrik, semua proposal ke pabrik. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Komponen itu belum tentu ada di shopping industri," tambahnya.

Deddy mengatakan pabrik tidak perlu memberikan duit kepada masyarakat lantaran telah bayar pajak. Pabrik juga tidak mempunyai tanggungjawab memenuhi kebutuhan penduduk dan nan kudu memenuhi adalah pemerintah.

"Untuk itu, industri sudah bayar pajak. Karena industri sudah bayar pajak, seluruh kebutuhan penduduk itu tidak boleh dipenuhi oleh pabrik. Harus dipenuhi oleh pemerintah," tuturnya.

(dnu/dnu)