Bem Unud Protes, Desak Rektorat Batalkan Kerja Sama Dengan Kodam Udayana

Jakarta -

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rektorat Unud dengan Kodam IX/Udayana lantaran berpotensi menakut-nakuti kebebasan akademik. Mereka berencana menggelar tindakan di Rektorat Unud pada Selasa depan.

Salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unud, Dwi Andra, mengaku memahami bahwa universitas lain juga melakukan kerja sama serupa. Namun, dia menilai penandatanganan PKS antara Rektorat Unud dengan Kodam IX/Udayana menjadi sorotan lantaran bertepatan dengan polemik disahkannya revisi Undang-Undang TNI.

"Mungkin universitas lain memang mempunyai perjanjian serupa. Namun, momen saat ini ada pergerakan soal UU TNI nan perlu kami soroti. Salah satunya adalah keistimewaan abdi negara dalam mengakses pendidikan di Udayana," ujar Dwi Andra di kampus Unud, Sudirman, Denpasar, dikutip detikBali, Selasa (1/4/2025).

Para mahasiswa menyoroti pasal-pasal dalam PKS nan dianggap bermasalah. Misalkan Pasal 2-10 nan dinilai memberikan keistimewaan bagi abdi negara untuk mengakses pendidikan di Unud.

"Secara musyawarah, kami menolak, dan dari seluruh poin nan telah kami bahas, mahasiswa secara keseluruhan menolak PKS ini serta menuntut pencabutannya," imbuh Dwi.

Selain mahasiswa aktif, Aliansi Alumni Mahasiswa Unud juga menyatakan penolakan terhadap PKS tersebut. Mereka menilai PKS tersebut sebagai upaya militerisasi di perguruan tinggi.

Baca selengkapnya di sini.

(fca/imk)