Desk Sekolah Rakyat Mulai Dibuka, Beri Informasi Persiapan-perizinan

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai membuka Desk Sekolah Rakyat sebagai sarana koordinasi dan info mengenai persiapan penyelenggaraan program prioritas nasional Sekolah Rakyat. Layanan ini dibuka selama lima hari, ialah Rabu-Kamis (16-17 April 2025) dan Senin-Rabu (21-23 April 2025) di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan desk ini menjadi titik jumpa antara pemerintah pusat dan wilayah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat nan digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Desk ini untuk melayani wilayah untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekruitmen guru, siswa serta support sarana prasarana dan support wilayah nan diperlukan. Di desk ini, wilayah bisa mengusulkan pertanyaan seputar sekolah rakyat," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi berbareng kepala wilayah di instansi Kemensos pada Rabu (16/4). Respons dari para kepala wilayah cukup besar. Banyak nan mulai mengusulkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai corak support terhadap program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan ini.

"Kita berterima kasih gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota mengenai Sekolah Rakyat," imbuh Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa Kemensos membuka kesempatan seluas-luasnya bagi wilayah nan siap, khususnya dalam perihal penyediaan lahan minimal seluas lima hektare. Sekolah Rakyat sendiri ditujukan bagi anak-anak dari family penerima faedah nan selama ini susah mengakses pendidikan berkualitas.

"Program ini dirancang untuk anak-anak dari family penerima faedah nan selama ini tersendat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka bakal tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan," tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa proses seleksi peserta didik bakal berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga prosesnya bakal melangkah transparan dan tepat sasaran. Program ini diharapkan menjadi lompatan krusial dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah kepala wilayah seperti Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin.

(prf/ega)