ARTICLE AD BOX
loading...
Imbas ekonomi melambat, denda besar atas pelanggaran ringan hantui penduduk China. Foto/Freedom House
JAKARTA - Seiring berlanjutnya perlambatan ekonomi China, sejumlah pemerintah wilayah di negara tersebut menghadapi kesulitan keuangan. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengangkat beragam strategi nan semakin imajinatif demi menghasilkan pendapatan, nan memberikan tekanan signifikan kepada masyarakat dan bumi usaha.
Dalam upaya mengisi pundi-pundi anggaran, sejumlah pemerintah wilayah di China telah menggunakan beragam sewenang-wenang, seperti mengenakan denda besar untuk pelanggaran ringan.
Dalam beberapa kasus ekstrem, pemerintah wilayah melakukan penyitaan aset perusahaan swasta lintas provinsi—praktik nan secara umum disebut sebagai “long-distance fishing”.
Baca Juga
Mengutip dari editorial The Hong Kong Post jenis Rabu (5/3/2025), praktik tersebut melibatkan pengiriman petugas penegak norma ke wilayah lain untuk menyita aset bisnis, dengan konsentrasi unik pada penargetan perusahaan swasta di provinsi-provinsi nan berkembang pesat secara ekonomi.
Sebagai contoh, seorang wanita tua di Shaanxi terkena denda mengejutkan sebesar 60.000 yuan hanya lantaran menjual 5 kilogram seledri.
Sementara itu, di distrik Daxing di Beijing, seorang pemasok nan membeli kentang seharga 1,2 yuan per kilogram dan menjualnya seharga 2 yuan dikenai denda sebesar 300.000 yuan lantaran melanggar peraturan harga.
Di Guangxi, seorang petani nan memelihara dan menyembelih babi, lampau menjual dagingnya kepada kerabatnya seharga 2.000 yuan, dikenai denda sebesar 100.000 yuan.
Di provinsi Sichuan, seorang petani nan membangun jalan dengan biaya sendiri untuk membantu pertaniannya dikenai denda sebesar 40.000 yuan.
Denda dan Penyitaan
Laporan resmi dari China menunjukkan bahwa pendapatan pajak nasional turun sebesar 3,4 persen tahun lalu. Sebaliknya, pendapatan nonpajak mengalami peningkatan substansial sebesar 25,4 persen, didorong oleh kenaikan pendapatan dari denda dan penyitaan sebesar nyaris 15 persen. Denda dan penyitaan ini mencakup denda dan aset nan telah disita.