F-gerindra Dpr Minta Maaf, Setuju Tunjangan Rumah Dihentikan

Jakarta -

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama mengenai tunjangan-tunjangan personil majelis nan mencederai emosi dan kepercayaan rakyat. Ia sepakat tunjangan DPR dihentikan dan ditinjau ulang.

Budisatrio menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan nan mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah kejadian tindakan demonstrasi di beragam wilayah belakangan ini. Selain itu, dia menilai bahwa rangkaian tragedi nan terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat nan kudu dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara.

"Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita nan mendalam kepada family korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam kejadian demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi family nan ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa," ujar Budisatrio, Sabtu (30/8/2025).

Budisatrio nan juga merupakan Wakil Ketua DPP Partai Gerindra tersebut turut menyampaikan permohonan maaf andaikan peran Fraksi Gerindra dirasa belum optimal dalam mewakili dan menyerap aspirasi maupun keluh kesah masyarakat di DPR. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra bakal melakukan pertimbangan menyeluruh, serta menghentikan tunjangan-tunjangan personil majelis nan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

"Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa kerakyatan kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, nan bukan hanya dijamin, tetapi juga kudu dilindungi," ujarnya.

"Dalam perihal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama mengenai tunjangan-tunjangan personil majelis nan mencederai emosi dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," lanjut Budisatrio.

Lebih lanjut, Budisatrio menginstruksikan seluruh personil DPR Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia memerintahkan agar seluruh personil fraksi tetap berada di Indonesia serta turun langsung untuk berkomunikasi dan memahami keresahan masyarakat saat ini.

"Saya tegaskan kepada seluruh personil DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun personil Fraksi nan diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sejalan dengan petunjuk Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto," ucapnya.

Ia juga mengingatkan seluruh personil DPR untuk lebih peka dan berempati agar tidak melukai emosi serta kepercayaan masyarakat.

"Semua personil DPR kudu harus datang berbareng rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap personil kudu menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan nan pantas," tutup Budisatrio.

(eva/tor)