Kasus Pertamina, Waka Mpr: Optimis Prabowo Berantas Korupsi Hingga Ke Akar

Jakarta -

Kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga terus melebar dengan penetapan tersangka-tersangka baru oleh Kejaksaan Agung. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meyakini kerja sigap dan tegas dari Kejaksaan merupakan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tidak hanya meyakini tetapi mempunyai optimisme besar bakal komitmen Presiden Prabowo dalam membrantas Korupsi sampai ke akar-akarnya," ujar Eddy, dalam keterangan tertulis Minggu (2/4/2025).

"Keprihatinan beliau atas putusan pengadil Pengadilan Negeri dalam kasus Timah merupakan salah satu bukti nyata bahwa pemerintah saat ini tegas dalam menindak kasus-kasus korupsi. Kami sepenuhnya mendukung tekad Presiden Prabowo memerangi korupsi, apalagi kasus Pertamina ini tidak hanya diduga merugikan finansial negara tetapi juga masyarakat secara umum, jika terbukti bahwa selama ini masyarakat membeli BBM oplosan," ucap Eddy.

Oleh lantaran itu menurut Eddy, tidak mengherankan jika Presiden Prabowo tidak henti-hentinya mengingatkan para pejabat publik untuk menghindari praktek-praktek KKN, nan khususnya beliau sampaikan dalam retreat para Menteri maupun Kepala Daerah baru-baru ini.

"Kami 15 tahun mendukung Pak Prabowo dan pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas dalam setiap program dan visi-misinya. Dengan perhatian dan pengawasan nan begitu ketat terhadap praktek korupsi dari Presiden, kami optimis segenap BUMN dan lembaga negara lainnya bakal memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah "musibah" serupa di masa mendatang" ujar Eddy.

Selain itu, Anggota Komisi XII DPR RI ini juga mengusulkan agar momentum ini dipergunakan untuk membenahi tata kelola produksi dan pengedaran BBM. Ia mengatakan perihal ini tidak sekedar menyangkut produk impor namun produk nan disubsidi pemerintah.

"Kasus ini juga menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi dan memperkuat tata kelola produksi, pengolahan serta pengedaran BBM, termasuk payung norma nan mengatur kewenangan masyarakat nan diperbolehkan membeli BBM bersubsidi," tutur Eddy.

(ega/ega)