Ketum Prima Nilai Kebijakan Prabowo Berwatak Nasionalis Kerakyatan

Jakarta -

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menilai Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan nan berbudi pekerti nasionalis, progresif dan kerakyatan. Arah dan tujuan pemerintah saat ini adalah transformasi bangsa.

"Perubahan signifikan tidak hanya terjadi pada hal-hal suprastruktur seperti politik dan budaya. Melainkan juga pada pedoman struktur ekonomi-politik," ujar Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Menurut dia, ekonomi Indonesia sedang bergerak dari keadaan ketergantungan, de-industrialisasi, rente dan ekstraktif, inefisiensi dan koruptif serta timpang akibat pemanfaatan menuju negara nan berdaulat, berdikari, terindustrialisasi, produktif, efisien dan sejahtera.

"Presiden dengan tegas menyebut bahwa kebijakan ekonomi merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Saya menilai bahwa ini langkah kebijakan nan bukan hanya sekedar aktivitas nan melangkah terpisah melainkan satu-kesatuan pembentuk sistem nan saling berangkaian dan mengarah pada corak tertentu dari perkembangan masyarakat Indonesia," ungkap Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan langkah konsolidasi kapital untuk kepentingan pembangunan.

"Dengan kewenangan mengelola aset berbobot lebih dari 14 ribu triliun rupiah, Danantara bakal menjadi sumber pengganti pembiayaan pembangunan di luar APBN," kata dia.

Tidak hanya itu, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto juga telah memutuskan untuk menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 100 persen dalam jangka waktu minimum satu tahun di perbankan dalam negeri. Keputusan tersebut merupakan kelanjutan nan lebih maju dari Keputusan Presiden ke-7 Joko Widodo nan mewajibkan penyimpanan DHE di dalam negeri sebesar 30 persen selama paling kurang 3 bulan.

"Selain berfaedah untuk menjaga stabilitas mata uang, DHE juga berfaedah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri serta untuk melakukan impor kapital. Untuk hasil nan lebih optimal ke depannya, DHE apalagi bisa diatur untuk wajib disimpan 100 persen di bank dalam negeri tanpa pemisah waktu," imbuh Agus Jabo.

Agus Jabo menambahkan, Presiden Prabowo juga bakal membangun koperasi dan pergudangan nan berisi kebutuhan masyarakat di 70 ribu desa dengan menggunakan anggaran dari biaya desa. Tidak hanya itu, di sektor pendidikan, selain memberikan makan bergizi cuma-cuma untuk siswa, Pemerintah juga bakal memperbaiki 330 ribu sekolah.

Berkaitan dengan perihal itu, Ia menegaskan bahwa untuk mencapai cita-cita masyarakat nan setara dan makmur, kebijakan ekonomi nan tepat dan kepemimpinan nasional nan kuat adalah kunci.

"Kebijakan ekonomi nan tepat pada prinsipnya adalah dengan mendorong dan meningkatkan produktivitas rakyat lewat beragam instrumen sehingga terbuka lapangan kerja dan meningkat kesejahteraan, berupaya keras memberantas korupsi, serta membatasi tingkat pemanfaatan kapitalisme nan mengakibatkan kesenjangan sosial," tutupnya.

(mpr/ega)