Legislator Gerindra Suarakan Aspirasi Dosen Non Asn

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah, menyoroti ketimpangan dalam penyelenggaraan sertifikasi pengajar di Indonesia. Dari total sekitar 333 ribu dosen, nyaris separuh di antaranya belum tersertifikasi, terutama mereka nan mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan berstatus non-ASN.

"Proses sertifikasi pengajar tetap belum merata. Banyak pengajar non-PNS kudu menanggung sendiri biaya training PEKERTI, TOEFL, dan TPA," ujar Himmatul dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

Menyadari hambatan nan dihadapi para pengajar non-ASN, politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun mendorong pemerintah agar turut memfasilitasi pemenuhan syarat-syarat manajemen sertifikasi.

Ia menegaskan beban biaya semestinya tidak ditanggung sendiri oleh dosen, khususnya nan berasal dari PTS.

Himmatul juga menyoroti rumor lain di sektor pendidikan tinggi mengenai tingginya nomor pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Menurut dia, perlu ada langkah konkret untuk mempererat hubungan antara lembaga pendidikan dan bumi industri.

"Perlu integrasi nyata antara kampus dan industri agar lulusan lebih mudah terserap," paparnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya sosialisasi program-program danasiwa nan disediakan pemerintah. Dia mengatakan info mengenai program seperti Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Garuda belum tersebar luas di kalangan masyarakat.

"Banyak masyarakat belum tahu soal Beasiswa Indonesia Maju maupun Beasiswa Garuda," pungkasnya.

(anl/ega)