Penghematan, Trump Akan Pangkas 90% Kontrak Usaid

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana memotong lebih dari 90% perjanjian Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan total USD60 miliar dalam support luar negeri secara keseluruhan di seluruh dunia.

AP melaporkan rencana itu pada hari Kamis (27/2/2025). Media tersebut mengutip memo internal Gedung Putih dan pengajuan dalam salah satu gugatan norma federal nan menantang rencana pemerintahan tersebut.

Segera setelah menjabat, Trump menangguhkan sebagian besar support luar negeri AS sembari menunggu tinjauan tiga bulan untuk menentukan apakah bakal melanjutkan alias menghentikan program, tergantung pada keselarasannya dengan tujuan "Amerika nan utama" dari pemerintahan baru.

USAID, sistem utama Washington untuk mendanai proyek-proyek politik di luar negeri, telah menemukan hibah nan disetujui senilai puluhan miliar dolar dibekukan sebagai akibatnya.

LSM dan lembaga nirlaba nan sebelumnya menerima hibah dan perjanjian dari lembaga tersebut telah mengusulkan beberapa gugatan norma terhadap Trump dan pemerintahannya, menuntut pencairan biaya nan telah dialokasikan.

Pada Rabu malam, Mahkamah Agung AS turun tangan dalam salah satu kasus tersebut, dan untuk sementara memblokir putusan nan menuntut pemerintah mencairkan miliaran dolar dalam corak hibah dan perjanjian pada tengah malam, menurut AP.

Pemerintah berencana menghapus 90% perjanjian USAID senilai USD54 miliar, AP melaporkan, mengutip memo dan berkas pengadilan.

Hampir separuh dari hibah support luar negeri Departemen Luar Negeri juga menghadapi pemotongan, senilai USD4,4 miliar, menurut outlet tersebut.

Para pejabat tersebut dilaporkan "membersihkan pemborosan signifikan nan berasal dari penyimpangan kelembagaan selama beberapa dekade," memo tersebut dilaporkan menyatakan.

Perombakan lebih lanjut dalam langkah USAID dan Departemen Luar Negeri mencairkan support luar negeri bakal segera dilakukan "untuk menggunakan duit pembayar pajak secara bijak demi memajukan kepentingan Amerika," tambahnya.