Pemerintahan Prabowo-Gibran Pertimbangkan Yusril Ihza Mahendra untuk Posisi Kunci di Kabinet

Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia pasca-pemilihan umum, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sedang mempertimbangkan kemungkinan penunjukan kabinet. Nama-nama yang masuk dalam pertimbangan adalah Yusril Ihza Mahendra, tokoh politik dan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Usulan pengangkatan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan) telah diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM). Usulan tersebut disampaikan Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yang mengisyaratkan partainya memandang Yusril sebagai kandidat yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut.

Meskipun belum ada keputusan akhir mengenai komposisi kabinet baru, jelas bahwa Presiden Prabowo akan memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan susunan pemerintahannya, sesuai dengan ketentuan konstitusi. Sentimen ini juga ditegaskan kembali oleh Habiburokhman yang menekankan pentingnya menempatkan individu dengan keahlian yang tepat pada posisi yang tepat di pemerintahan.

Alasan di balik usulan PBB ini bermula dari pengalaman dan keahlian Yusril Ihza Mahendra yang luas di bidang hukum dan politik. Fahri Bachmid, Plt Ketua PBB, menyoroti kualifikasi Yusril dan menilai latar belakangnya membuatnya cocok untuk menduduki posisi Menko Polhukan. Fahri menekankan komitmen Yusril terhadap pembangunan yang sistematis, dengan potensi pengangkatannya sejalan dengan cita-citanya untuk berkontribusi pada pemerintahan bangsa.

Pengunduran diri Yusril sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baru-baru ini memicu spekulasi mengenai langkah kariernya selanjutnya. Namun, Fahri menegaskan, keputusan Yusril mundur lebih karena pertimbangan pribadi, bukan ambisi politik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi potensi pengangkatan Yusril ke jabatan lebih tinggi, seperti Menko Polhukan, adalah syarat konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Jaksa Agung harus bebas dari afiliasi partai politik untuk jangka waktu lima tahun. Dengan adanya kendala tersebut, peran strategis seperti Menko Polhukan dinilai lebih cocok bagi Yusril untuk memanfaatkan keahliannya dan berkontribusi dalam proses pembangunan bangsa.

Ketika diskusi seputar penunjukan kabinet terus berlanjut, semua perhatian tertuju pada Presiden Prabowo yang sedang mempersiapkan pembentukan pemerintahannya untuk lima tahun ke depan. Masuknya tokoh-tokoh seperti Yusril Ihza Mahendra menggarisbawahi pentingnya keahlian dan kompetensi dalam menggerakkan agenda pembangunan Indonesia di masa depan.