Psu 24 Daerah Butuh Dana, Kpu Koordinasi Dengan Kemendagri-kemenkeu

Jakarta -

Sebanyak 24 wilayah bakal melaksanakan pemungutan bunyi ulang (PSU) pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menangani wilayah nan butuh tambahan anggaran PSU.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan pihaknya sudah merancang secara perincian mengenai skenario hingga logistik untuk PSU pilkada. Namun ada hambatan pada anggaran. Terdapat pemda nan anggarannya tidak cukup untuk membiayai PSU sehingga memerlukan support anggaran dari pemerintah pusat.

"Kami sifatnya pengguna (anggaran) penerima dari instansi, dari pemda. Kalau pemdanya tidak tersedia (anggaran) lagi, terutama di wilayah nan PSU-nya 100 persen TPS di kabupaten/kota alias provinsi tersebut, maka kami berkomunikasi dengan Kemendagri untuk kemudian dicarikan solusinya, dikoordinasikan apakah tetap bisa pakai anggaran APBD alias di-support pakai APBN," kata Afif di kantornya, Senin (3/3/2025).

Saat ditanya kesanggupan masing-masing wilayah untuk membiayai PSU, KPU tetap melakukan pengecekan. Untuk itu, pihaknya bakal berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pihak terkait.

"Ya, sementara tetap dicek-cek, lantaran kan misalnya ada wilayah nan kabupatennya sudah tidak ada, tetapi provinsinya ada biaya sisa pilkada. Nah, apakah langsung bisa digunakan alias tidak, kan kita tidak tahu mekanismenya. Itu nan kita berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan instansi-instansi terkait," ujarnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan bunyi ulang (PSU) di 24 wilayah lantaran beragam pelanggaran, terutama ada calon nan didiskualifikasi. Setelah dihitung-hitung, rupanya pemungutan bunyi ulang bisa menelan anggaran ratusan miliar rupiah.

Estimasi anggaran ini diutarakan oleh Afifuddin dalam rapat berbareng Komisi II DPR Kamis (27/2). Angkanya adalah Rp 486 miliar. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf apalagi memperkirakan biayanya bisa mencapai Rp 1 triliun untuk PSU di 24 daerah.

(dek/dnu)