ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Pemerintah RI segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima danasiwa pemerintah RI untuk melanjutkan studinya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra meminta para mahasiswa tak perlu khawatir.
"Apabila kelak mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami bakal segera memberikan visa baru alias memperpanjang visa nan telah diberikan kepada mereka," kata Yusril, dilansir Antara, Minggu (2/3/2025).
Pernyataan itu merespons laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina nan mendapat danasiwa dari pemerintah Indonesia.
Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan memerlukan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina lantaran situasi perang.
Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi personil penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia juga mempertanyakan beragam langkah diplomatik nan sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik bumi saat ini, nan kudu dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.
"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh lantaran ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.
Yusril menegaskan sikap pemerintah nan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Mengingat, sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.
Dia berambisi Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar mempunyai satu pandangan nan sama dalam mendukung Palestina merdeka.
Di sisi lain, dia turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza nan tidak bisa beraksi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga nan membangun rumah sakit itu melalui biaya bantuan rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.
Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf nan diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.
"Sekarang lantaran keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C alias langkah apa nan dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan lantaran memang situasinya tetap sangat tidak memungkinkan di wilayah Gaza," terangnya.
Dalam kesempatan nan sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas support konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, tetap memerlukan perhatian dan support internasional.
"Ada ratusan ribu penduduk nan tidak mempunyai tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses akomodasi kesehatan nan minim," ungkap Zuhair.
(taa/imk)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu