Semangat Memperkuat Kembali Kinerja Perekonomian Nasional

Jakarta -

Benar bahwa keahlian perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Namun, dinamika di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (18/3) nan ditandai dengan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12 persen pada transaksi sesi pertama hari itu tidak kudu ditanggapi dengan panik berlebihan. Dinamika bakal kembali membaik jika program-program pemerintah bagi upaya penguatan keahlian ekonomi segera dikomunikasikan kepada masyarakat.

Pemerintah diyakini bakal memberikan tanggapan dengan langkah dan kebijakan nan solutif. Saat perdagangan itu otomatis kudu dihentikan, pemerintah justru mencatat hasil positif dari penjualan delapan seri Surat Utang Negara (SUN), ialah Rp 28 triliun. Hasil ini patut dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah terus berupaya menyehatkan likuiditas negara.

Selain itu, layak dinilai positif lantaran hasil lelang SUN itu diperoleh tanpa kudu obral alias memberi tambahan imbal hasil untuk sekadar mendapatkan investor. Lebih dari itu, penawaran nan masuk (incoming bid) mencapai Rp 61,75 triliun alias 2,38 kali dari sasaran sugestif Rp 26 triliun. Bahkan, dilaporkan juga bahwa incoming bid dari penanammodal asing pun tetap tinggi, mencapai Rp13,95 triliun alias 22,59 persen.

Data dan kecenderungan nan tergambar dari hasil lelang SUN itu sudah cukup gamblang untuk menjelaskan bahwa penanammodal baik lokal maupun asing tetap meletakkan kepercayaan kepada negara dan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Boleh jadi, dinamika BEI per Selasa (18/3) itu lebih disebabkan oleh tindakan penanammodal menggeser dananya ke pasar penjualan SUN.

Jadi, biaya hanya keluar dari BEI namun kemudian masuk ke pasar SUN nan ditawarkan negara. Karena itulah dinamika di BEI pada Selasa (18/3) tidak semestinya menimbulkan panik berlebihan, lantaran perubahan IHSG selalu menjadi bagian tak terpisah dari proses transaksi para investor.

Sehari sebelumnya, alias pada Senin (17/3), pemerintah juga menyajikan Indikator positif lainnya, ialah kebijakan mencairkan dan mendistribusikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendistribusian THR diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan konsumsi. THR ASN dicairkan ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 per dua bulan pertama tahun ini defisit Rp 31,3 triliun alias 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pencairan THR ASN mencerminkan kepercayaan dan kepercayaan diri pemerintah menghadapi situasi susah saat ini. Namun, patut dicamkan pula bahwa kendati keahlian perekonomian belum ideal untuk memenuhi angan seluruh lapisan masyarakat, Indonesia sama sekali belum masuk area resesi nan lazimnya ditandai oleh pertumbuhan negatif.

Jatuhnya IHSG BEI dalam skala nan besar memang selalu mengejutkan. Apalagi ketika rontoknya IHSG itu disandingkan dengan parameter lain nan juga selalu menjadi perhatian masyarakat, ialah depresiasi rupiah terhadap dolar AS nan akhir-akhir ini condong berkelanjutan. Nilai tukar rupiah per pekan ini sudah menyentuh level Rp 16.500-an per dolar AS.

Memang, info tentang APBN nan defisit, depresiasi rupiah, IHSG nan rontok, konsumsi masyarakat nan melemah, penutupan banyak pabrik hingga gelombang pemutusah hubungan kerja (PHK) pasti membikin banyak orang gelisah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, menyebut bahwa total pengangguran mencapai 7,47 juta. Namun, jumlah rielnya dipastikan lebih besar dari nomor itu.

Kecenderungannya bisa dilihat pada menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Jika pada 2019 tetap berjumlah 57,33 juta, total kelas menengah sudah menurun pada 2024 menjadi 47,85 juta. Itulah potret kerusakan sektor perekonomian nasional dengan segala eksesnya nan kudu dihadapi dan disikapi oleh pemerintahan saat ini.

Gambaran tentang keahlian perekonomian nan tidak baik-baik saja itu tak hanya dihadapi Indonesia. Kinerja perekonomian banyak negara juga terganggu akibat ketidakpastian global. Perang tarif saat ini, nan melibatkan Amerika Serika (AS), Kanada, dan Meksiko, meningkatkan derajat ketidakpastian itu.

Akibat perang tarif nan disulut Presiden Donald Trump, AS berbareng Kanada dan Meksiko sekarang saling mencabik-cabik perekonomian mereka. Bahkan Uni Eropa pun sudah masuk ke perang jual beli itu. Trump menyulut perang jual beli itu lantaran mau memperbaiki defisit anggaran AS.

Selain diakibatkan oleh ketidakpastian dunia itu, keahlian perekonomian Indonesia nan sedang memburuk pun menuntut perbaikan tata kelola APBN. Kalau Trump menyulut perang tarif di Amerika Utara, Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan tata kelola APBN dengan kebijakan efisiensi.

Selain itu, dengan membentuk badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Presiden Prabowo berkeinginan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber kekuatan dalam negeri untuk menguatkan kembali keahlian perekonomian nasional.

Masyarakat dan juga penanammodal di pasar duit pasti mau tahu program dan rencana tindakan Danantara Indonesia. Karena baru didirikan 24 Februari 2025, semua komponen masyarakat hendaknya bersabar menunggu. Diyakini bahwa program dan rencana tindakan Danantara bakal bisa menstimulus upaya penguatan keahlian perekonomian nasional.

Sambil menunggu program Danantara, tak kalah pentingnya adalah kreasi kebijakan para menteri ekonomi untuk membangkitkan kembali kekuatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor upaya berbasis kerakyatan ini berkedudukan signifikan. Peran UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional sudah terbukti. UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja.

Hingga awal 2020-an, total UMKM 64,2 juta unit usaha. Sebagian besar sudah dinyatakan bangkrut. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM, Presiden Prabowo menghapus utang macet bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp.14 triliun.

Bersama realisasi program-program Danantara nantinya, upaya memulihkan kapabilitas UMKM dipastikan bisa menjadi stimulus bagi penguatan keahlian perekonomian nasional.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

(ega/ega)