Setengah Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol Hingga Danai Terorisme

Jakarta -

Setengah juta lebih rekening penerima support sosial (bansos) terindikasi terlibat gambling online (judol) hingga pendanaan terorisme. Pemerintah menakut-nakuti bakal mencoret nama penerima bansos nan terindikasi dengan tindak pidana tersebut.

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan 571 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos terindikasi judol, korupsi, hingga pendanaan terorisme.

"Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya, rupanya memang ada NIK nan penerima bansos nan juga menjadi pemain judol, ya itu 500 ribu sekian. Tapi, rupanya ada juga NIK-nya nan mengenai dengan tindakan pidana korupsi, apalagi ada nan pendanaan terorisme ada," kata Ivan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

Ivan mengungkapkan lebih dari 100 NIK penerima bansos terlibat aktivitas pendanaan terorisme. Ivan mengatakan NIK tersebut sedang dilakukan pendalaman oleh PPATK.

"Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai aktivitas pendanaan terorisme," kata Ivan.

"Ya, ya, NIK-NIK bansos. NIK bansos nan kita terima dari Pak Mensos, kita cocokkan dengan NIK apa, mengenai dengan judol gitu, itu aja. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme," tambahnya.

Ivan mengatakan dari 570 ribuan NIK nan terindikasi judol transaksinya mencapai lebih dari dari Rp 900 miliar. Ivan menyebut perihal ini baru didapatkan dari rekening bank salah satu BUMN.

"Ya total nyaris Rp 1 triliun ya, lebih dari miliar. Ada satu bank BUMN. Oh masih, tetap ada 4 bank lagi," kata dia.

Diminta Hati-hati Periksa Penerima Bansos Diduga Judol

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh terhadap info penerima bansos nan terindikasi judol. Puan menilai validasi info terhadap penerima bansos harus dilakukan dengan benar.

"Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi info sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan nan seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan," kata Puan, Kamis (10/7)

Puan menekankan bahwa info PPATK harus dijadikan dasar awal dalam verifikasi, bukan digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos. Ia mewanti-wanti adanya modus jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas di kasus judol.

"Dalam kasus judol, banyak modus nan melibatkan jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan," ujar Puan.

"Bisa jadi memang ada penerima bansos nan benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada nan tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan," tambahnya.

Ketua DPP PDIP itu menilai jika indikasi temuan itu benar, maka menunjukan lemahnya perlindungan info pribadi. Puan menilai keamanan sistem info kependudukan dan penerima bantuan sosial mestinya tak mudah disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan info kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan info pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara," kata Puan.

Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan nan berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.

"Bansos itu untuk mereka nan benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran," kata Puan.

"Di sisi lain, pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila info penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat nan tidak tahu apa-apa," sambungnya.

Sengaja Dipakai buat Judol Bakal Dicoret

Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendalami temuan PPATK mengenai dugaan 500 ribu lebih penerima bansos terindikasi terlibat judol. Gus Ipul tak segan-segan mencoret nama penerima bansos nan dipakai untuk judol.

"Ya kita bakal dalami, kita bakal lihat apakah betul-betul dimanfaatkan judol oleh penerima faedah dan pihak lain, itu kita bakal dalami," kata Gus Ipul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7).

"Karena kita perlu tahu lebih jauh. Makanya kita bakal obrolan dengan PPATK, itu kan baru dari satu bank, itu pun tahun 2024," sambungnya.

Gus Ipul mengatakan info tersebut cukup mengejutkan pihaknya. Dia mengatakan peristiwa itu bakal menjadi pertimbangan untuk Kemensos.

"Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk pertimbangan pada penyaluran triwulan ketiga nanti," ujarnya.

Gus Ipul memastikan bakal mencoret penerima bansos tersebut jika betul digunakan untuk judol. Dia mengatakan nantinya bansos bakal diberikan kepada pihak nan lebih berhak.

"Kalau memang terbukti bahwa mereka betul-betul itu judol, dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol maka kita bakal coret, dan kita alihkan kepada mereka nan lebih berhak," tuturnya.

(rfs/isa)